Tony Sambut Baik Wacana Pengurangan PNS

KOLAKA POS, TIRAWUTA - Wacana pemerintah pusat dalam hal ini pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengurangi 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada rentang waktu 2017-2019 di sambut baik oleh Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tony Herbiasnyah. Mantan Pejabat bupati Kabupaten Kolaka Timur itu mengatakan, sebagai bupati, dirinya sangat mengapresiasi program pemerintah tersebut. "Saya pikir ini ada bagusnya. Saat inikan sudah zaman serba moderen. Beda dengan duluh. Misalnya, kalau dulu PNS bekerja masih menggunakan mesin ketik manual, sekarang sudah komputer atau leptop. Jadi, memang berbeda," ungkapnya saat di temui di Kecamatan Poli-polia akhir pekan kemarin. Wacana pengurangan sebanyak 1 juta PNS oleh pemerintah pusat tersebut di nilai untuk mengurangi beban anggaran negara. PNS yang berkinerja buruk akan menjadi sasaran dari kebijakan itu, dengan harapan langkah tersebut bisa di barengi kualitas pegawai dan efesiensi belanja pegawai. "Karena PNS di tuntut harus memiliki potensial, maka harus bekerja semaksimal mungkin menunjukan kemampuannya. Bagi yang tidak punya kompoten, yah nanti pusat yang memberikan penilian," tambahnya. Untuk itu katanya, semoga dengan adanya wacana pengurangan sejuta PNS tersebut, bisa memberikan motifasi kinerja PNS di Koltim dan bekompetisi. "Inikan sifatnya berupa ancaman, ibaratkan seorang atlet pelari, kalau tidak lari pasti akan kalah. Jadi, harus menunjukan kemampuannya semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas," jelasnya. Dikatakannya, untuk wacana pemerintah tentang pengurangan tenaga ASN/PNS, entah itu diwacanakan atau direncanakan dan apakah itu serius akan dilaksanakan, pihaknya masih belum mengetahui, dan hingga saat ini masih belum ada instruksi resmi ataupun pemberitahuan kepada pihak kabupaten khususnya koltim. "Apakah hal itu hanya sebuah rencana, namun untuk jangka waktu yang panjang, dan kita masih belum tahu dan masih menunggu intruksi dari pihak pusat tentang kelanjutan dari wacana tersebut dan misalkan wacana itu akan diberlakukan, sudah pasti Koltim juga akan melakukannya sesuai dengan intruksi dari Pemerintah Pusat," tuturnya. (ing/hen)