PAN Bersatu “Main Api” di Pembahasan APBDP Bombana

KOLAKAPOS, Rumbia--Fraksi PAN Bersatu di DPRD Bombana, dituding tengah "bermain api" dengan paripurna APBDP. Dari 25 anggota DPRD, fraksi PAN Bersatu yang terdiri dari PAN dan Gerindra memiliki 11 kursi (PAN 9, Gerindra 2), nyaris 50 persen dari jumlah anggota DPRD Bombana. Namun dari jumlah tersebut, hanya dua saja yang menghadiri paripurna APBDP beberapa waktu lalu. Tudingan tersebut dilontarkan anggota DPRD Bombana tiga periode, Amiadin. Legislator PPP mengatakan tanda PAN Bersatu tengah bermain api, selain mayoritas anggotanya tidak hadir, juga dari pernyataan ketua fraksi PAN Abdul Rauf. Rauf menyatakan tidak hadirnya sebagian besar anggota fraksi PAN Bersatu pada rapat paripurna KUA PPAS akibat kebijakan pemerintah saat ini tidak pro rakyat. Amiadin mengatakan pernyataan Rauf hanya sekedar alasan mati saja. Ia bahkan mengindikasikan fraksi PAN Bersatu tengah mengagendakan status quo kebijakan di Bombana, agar pemerintahan yang saat ini dijalankan Pj.bupati Siti Saleha terhambat. Asumsinya, anggaran yang akan dibahas di APBDP cuma Rp17 miliar. Terlalu sedikit untuk dikatakan berdampak masif pada kesejahteraan rakyat. "Melihat sisa mata anggaran yang ada saat pemerintah sebelumnya itu cuma 17 Miliar pada APBDP. Cuma dengan PAGU itu, lalu ada yang berkomentar bahwa KUA PPAS tidak pro rakyat. Apanya yang tidak pro rakyat," tanya Amiaddin. Ia menjelaskan, sisa anggaran Rp17 miliar itu, merupakan sisa PAGU anggaran yang sangat kecil sekali. Apalagi PAGU itu sudah mempunya porsi masing-masing. Diantaranya sekitar Rp5 miliar untuk biaya asistensi, Rp2 miliar untuk biaya pematangan pembuatan kantor kejaksaan Bombana, Sekitar Rp3 miliar pergantian lahan masyarakat, lalu Rp1,5 miliar bayar honor, serta biaya-biaya lainnya yang sudah terinci satu persatu. "Makanya saya heran, yang mana yang dikatakan tidak pro rakyat itu. Siapapun dia, bila cuma dengan pagu itu, tidak akan cukup menjawab semua persoalan yang ada di daerah ini. Makanya saya minta pembicaraan yang sudah clear untuk membahas KUA PPAS pada hari Senin depan itu, jangan dikeruhkan lagi. Jangan karena ada mahasiswa lalu kita bertutur lain seolah semua tidak tahu terkait keterlambatan pembahasan ini," ujar Amiaddin. (k6/b)