DPRD Soroti Kinerja Pemkab Bombana
KOLAKAPOS, Rumbia--Pidato pengantar Bupati Bombana tentang Rancangan APBD tahun anggaran 2017 menuai sorotan dari berbagai fraksi saat rapat paripurna, yang digelar Selasa (29/11). Sorotan tersebut diantaranya fraksi Golkar Bersatu, PAN Bersatu dan Perjauangan Restorasi Nurani (Peran).
Juru bicara fraksi Golkar Bersatu Rasyid mengatakan, untuk memicu peningkatan pembagunan infrakstruktur, ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan kerja antar wilayah, tentu harus ditunjang dengan ketersedian anggaran
Namun fakta yang terjadi kata Rasyid, RAPBD Bombana mengalami penurunan tahun anggaran 2017, dari angka Rp887,781,589,082 pada anggaran APBD 2016 yang lalu dan RAPBD 2017 ini menjadi Rp784,126,238,916, mengalami penurunan kurang lebih 11 persen atau Rp103,655,350,166.
"Seharusnya APBD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, agar apa yang menjadi visi misi Pemkab untuk meningkatkan pembagunan di Bombana dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat," tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan Jubir PAN Bersatu, Juntas. Menurutnya, Pemkab Bombana harus transparan terhadap alokasi dana yang digunakan, untuk membiayai program dan kegiatan yang dapat dimanfaatkan dan dirasakan masyarakat, seperti pembangunan rumah transisipan di desa Watu-watu anggaran tahun 2015 telah selesai, namun dananya belum direalisasikan. Tidak seimbangnya antara pungutan retribusi sampah masyarakat, terhadap pelayanan maksimal yang dikelola instansi kecamatan dan kelurahan.
"Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, dalam menyikapi permasalahan yang ada saat ini," ungkapnya.
Sementara itu fraksi Peran melalui Jubir Suratman mengatakan, Pemkab Bombana dalam mewujudkan program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus bekerja secara maksimal, tepat waktu dan tepat sasaran.
"Ini dilakukan agar dalam pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun non fisik, berjalan sesuai dengan perencanaan serta rampung hingga batas yang ditentukan dan tidak menyebrang pada tahun anggaran selanjutnya," imbuhnya.
Sekretaris Daerah Bombana Burhanudin mengungkapkan, apa yang menjadi sorotan fraksi Golkar Bersatu mengenai turunnya APBD 2017, karena Dana Alokasi Khusus (DAK) terbatas, namun tidak menutut kemungkinan pertengahan 2017 pemerintah bisa mendapatkan dana tambahan yang biasa disebut dana reguler, salah satunya dana reword WTP dari pemerintah pusat atau dana-dana lain.
"Kami akan terus meningkatkan kebutuhan anggaran dan mengenai hak masyarakat Pemkab akan segera merealisasikan, karena ini untuk kepentingan masyarakat," ujar mantan Kadis perhubungan provinsi ini. (k6/b/hen)
