Penggunaan Anggaran Kontijensi Banjir Menuai Kritik
KOLAKAPOS, Kolaka--Penanganan kontijensi menghadapi banjir yang baru saja dilakukan di Kolaka, pada Sabtu (03/12) akhir pekan lalu di depan rumah adat, kelurahan Latambaga, kecamatan Latambaga, menelan anggaran sekitar Rp.400 juta, yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2016, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang digelontorkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka.
Hanya saja, dalam pengelolaan penggunaan anggaran tersebut, dilakukan dengan cara yang tidak transparan. Sehingga hal ini menimbulkan berbagai presfektif negatif, dari kalangan masyarakat bahkan dari para peserta kegiatan itu sendiri.
Kepala BPBD kabupaten Kolaka, Aris Parubak menjelaskan bahwa, anggaran kegiatan tersebut ditransfer langsung ke rekening bendahara yang telah ditunjuk, yaitu Tasilman, yang dibawahi langsung oleh PJOK.
"Anggaran rencana penanganan kontijensi menghadapi banjir sekitar Rp.400 juta, yang digunakan dalam enam tahap kegiatan. Jadi jangan dulu berbicara soal penyelewengan anggaran, justru menurut kami kegiatan ini dananya terbatas, hanya saja saya arahan teman-teman bagaimana bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait, supaya masing-masing bisa bekerja," ungkapnya saat ditanya soal sumber dana dan penggunaannya.
Secara internal kata Aris, koordinasi antara kepala Bidang atau PJOK kepada dirinya selaku kepala BPBD kabupaten Kolaka, dinilai kurang terbuka. "Yang lakukan pencairan di Bank itu adalah PJOK, pak Bustam. Jadi sekali lagi saya katakan yang kelola anggaran kegiatan ini bukan saya tetapi PJOK dan bendaharanya, saya hanya sebatas mengawasi, mengarahkan, dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan, tapi soal penggunaan anggaran silahkan ke PJOK dan bendaharanya,” tegasnya.
Selama ini, kegiatan enam tahap yang berakhir Sabtu pekan lalu, memang pihak BPBD Kolaka tidak pernah mengungkapkan kepada ratusan peserta, jumlah anggaran tersebut sehingga terkesan ada yang disembunyikan, dalam kegiatan yang melibatkan peserta dari berbagai unsur, baik itu SKPD, TNI, POLRI, Lembaga Swasta dan Negara serta masyarakat umum.
Jabir, salah satu peserta yang paling aktif dalam kegiatan ini mengaku sejak dilakukannya berbagai rapat, pelatihan dan pertemuan bersama BPBD Kolaka serta pihak terkait lainnya, pihak BPBD tidak pernah sekalipun menjelaskan jumlah anggaran dari kegiatan tersebut. “Seharusnya sejak tiga bulan lalu saat kegiatan ini sudah mulai dilakukan itu harus ada transparansi anggaran. Saya juga baru tahu kalau ternyata anggaranya itu sampai dengan angka Rp.400 juta,” katanya, Sabtu (03/12).
Tidak hanya itu kata dia, selain kegiatan yang didanai oleh APBN tidak transparan, penggunaan kaos peserta kegiatan kurang, meski anggarannya mencapai ratusan juta.
“Inikan kegiatan Nasional penanggulangan banjir, kalau ini sukses berarti akan memudahkan anggaran pusat muncul lagi di Kolaka, namun masalahnya saat ini tidak ada transparansi angaran terhadap kegiatan ini. Saya juga melihat kekurangan pada baju peserta, seharusnya peserta itu pakai semua pada saat kegiatan. Ini justru nanti selesai kegiaan baru dibagikan dan itupun tidak cukup, sisanya katanya masih ada di Jakarta. Anggaran baju ini kan sangat besar, sekitar 400 orang harus pakai baju ini. Tapi ternyata tidak sampai begitu,” tambahnya. (cr1/b/hen)
