Syamsul: Pernyataan FPKP Belum Komprehensif
KOLAKAPOS, Andoolo--Forum Pemantau Kebijakan Publik (FPKP) Konsel, menuntut agar Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konsel segera menyelesaikan masalah bantuan APBN 2016. Dimana banyak petani yang mengeluhkan bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Selain itu banyak ditemukan dilapangan pembagian handtracktor kepada kelompok petani tidak tepat sasaran, bahkan handtractor roda dua yang berjumlah 44 buah dan roda empat 14 buah ada beberapa yang diperjual belikan oleh oknum. Salah satu Korlap FPKP Purnomo menjelaskan, inti persoalan tersebut terkait masalah bantuan yang tidak tepat sasaran. Sehingga menjadi pemicu, selain itu diperjual belikan lagi, kasian masyarakat sudah verifikasi dapat bantuan malah bukan mereka yang dapat. "Oleh karena masyarakat yang tidak mendapatkan haknya, Dinas terkait untuk segera melakukan langkah-langkah dan pro aktif menyelasaikan masalah ini. utamanya alsintan yg dijual, data kami harga handtractor dijual bervariasi untuk roda empat kisaran 60 juta hingga 70 juta. Roda dua ada yang tujuh juta sampai delapan juta," jelasnya saat dikonfirmasi diruang kepala dinas pertanian dan peternakan. Ini terkesan tidak dihiraukan lanjut dia, pasalnya Sino salah satu pegawai Pertanian yang membidangi dan paling mengetahui masalah tersebut, melakukan pendistribusian tidak tepat sasaran. Dimana ada beberapa kelompok tidak melalui proposal kemudian mendapatkan bantuan. "Salah satu contoh Kecamatan Lainea desa Labokeo, kami sudah konfirmasi petaninya bersama kelompok yang mendapatkan bantuan itu. Tetapi tidak pernah mengusul untuk bantuan tractor," ungkapnya. Sementara itu Plt Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Konsel mengungkapkan, pihaknya menepis masalah tersebut terkait dana aspirasi APBN 2016, bantuan handtractor yang sudah terbagi dikelompok petani. "Penyalurannya nanti akan saya panggil Sino yang mengetahui aspek tekhnisnya, kalau dikatakan tidak tepat sasaran sampai hari ini tidak ada masyarakat yang mengeluhkan terkait hal itu," jelasnya. Pernyataan FPKP, menurutnya belum kompehernsif semua petani yang dapat bantuan tersebut, sudah tepat penyalurannya. Kalau memang ditemukan tidak tepat sasaran maka akan direviuw ulang penataan lokasinya. "Jadi bisa saja bantuan itu kita tarik kembali dalam rangka normalisasi penyaluran, jadi bantuan ini statusnya hanya pinjam pakai. Kalau penggunaannya tidak jelas maka itu akan kita tarik dan menyerahkan kepada petani yang memang siap," terangnya. Ia menambahkan, kalau memang ada pihak yang dirugikan tentu hari ini pasti sudah ada masyarakat petani, yang menyampaikan kepada kami secara resmi bawha dia telah dirugikan. (k5/b/hen)
