Kantor DPRD Diubah Jadi Gedung Kesenian
KOLAKAPOS, Makassar--Pemerintah Kota Makassar berencana melakukan alih fungsi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tempat ini akan dijadikan gedung kesenian. Diperuntukkan bagi para seniman menyalurkan kreatifitasnya. Guna merealisasikannya, pemkot masih mencari waktu untuk duduk bersama dengan anggota dewan. Di situlah nantinya akan dibahas rencana perubahan fungsi kantor DPRD menjadi gedung kesenian. Sekaligus mencari kantor yang baru untuk anggota dewan. Hal itu disampaikan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto usai berdiskusi dengan beberapa seniman di Lapangan Karebosi, Senin (16/1) sore. Dalam diskusi ini terlontar berbagai ide-ide. Termasuk permintaan dari para seniman. ”Renovasi kantor DPRD Makassar tahun kemarin itu tidak jalan. Kita berencana bagaimana kantor ini kita jadikan gedung kesenian dan mencari kantor baru untuk anggota dewan. Itu ide dari para seniman. Coba direncanakan dan dimatangkan,” kata Danny. Diakui, gedung DPRD Makassar saat ini kondisinya cukup baik dan luas. Sehingga sangat baik dijadikan sebagai gedung kesenian. Lalu di mana kantor para legislator akan dibangun? Pemerintah kota terus melakukan koordinasi dengan pihak Centrepoint of Indonesia (CoI). Sebab, di lokasi tersebut terdapat fasilitas umum (fasum) milik pemerintah kota. Di sana akan dibangun balai kota yang baru, bersamaan dengan kantor DPRD Makassar. “Saya sudah meminta agar fasum kita diberikan dan ditimbunkan. Kemungkinan 8 September sudah ada hasilnya dan selesai. Tanah dululah yang diselesaikan,” katanya.Sejumlah anggota DPRD Makassar yang dihubungi terpisah, Senin sore (16/1) mendukung program Danny. Mereka sepakat gedung dewan direlokasi ke kawasan CoI. Apalagi disatukan dengan kantor wali kota yang baru. ”Saya sangat sepakat. Kalau sudah satu gedung dengan kantor wali kota, segala administrasi dan keperluan penindakan akan segera diatasi. Juga memudahkan masyarakat mengurus administrasinya. Saya kira itu perlu dilakukan” kata Ketua Komisi A DPRD Makassar, Wahab Tahir. Dengan relokasi ini, Wahab yang juga Ketua Pansus Aset menilai, gedung dewan dan balai kota dimanfaatkan sebagai obyek wisata atau gedung olahraga. Apalagi Makassar sangat kekurangan fasilitas wisata. ”Rencana wali kota memang ingin meniru sistem yang ada di Jawa. Jadi masyarakat dimudahkan dalam mengurus keperluan administrasinya, karena berada dalam satu area,” terangnya. Anggota Komisi A, Abdi Asmara menilai relokasi gedung DPRD dan balai kota merupakan program yang patut didukung. Dengan begitu, Makassar bisa menjadi kota dunia. Sebab sudah ada area perkantoran, pendidikan dan wisata. ”Pak Wali kan ingin agar pengurusan nanti terpusat. Begitu ada hal-hal yang dikeluhkan masyarakat, dewan bisa bertindak cepat. Karena sudah berdekatan dengan SKPD. Kan enak kalau begitu,” tandasnya. Ia mengusulkan, gedung balai kota dan gedung DPRD yang ditinggalkan, bisa dimanfaatkan jadi gedung perpustakaan dunia atau kesenian, serta taman. “Banyak sekali yang bisa dilakukan setelah relokasi. Karena ruang publik sangat kurang. Ada baiknya setelah relokasi, aset pemkot digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya. Legislator Fraksi Demokrat ini menegaskan, usulan wali kota ditanggapi secara positif, sepanjang tidak memberatkan. Apalagi yang dilakukan bermanfaat untuk warga Makassar. Anggota Pansus Aset DPRD Makassar, Zaenal Beta menegaskan, sepanjang pemkot punya anggaran untuk membangun balai kota dan gedung DPRD yang baru, dewan mendukung sepenuhnya. Sebab langkah ini menjadi keuntungan tersendiri bagi anggota dewan. Karena berbagai urusan bisa lebih mudah dilakukan. “Kalau saya, sepanjang adaji anggarannya dan bisa kita kerja, tidak masalah. Itu yang jadi masalah kalau tidak ada dana,” cetusnya. (bkm/fajar)
