Harga BBM Belum Seragam, Jokowi Diminta Cek ke Lapangan
KOLAKAPOS, Jakarta--Kebijakan satu harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia yang dicanangkan pemerintah belum terealisasi secara merata. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Eni Maulani Saragih yang juga anggota Komisi VII DPR. Dia menyebutkan, disparitas harga BBM di wilayah tengah dan timur sangat signifikan. Mulai dari Rp 35 ribu - Rp 75 ribu per liter. Fakta itu disampaikannya usai menerima pengurus LPM dari berbagai propinsi, di kompleks parlemen, hari ini. Para pengurus LPM berbagai daerah itu antara lain Mujarni Baraq (Kalimantan Timur), Isak Rumbarar (Papua), Hamzah Burahe (Maluku Utara), Ferdi Suoth (Sulawesi Utara). Seperti yang dikatakan Ketua LPM Kaltim Mujarni Barag, bahwa harga BBM di Kecamatan Longpahangai Kabupaten Mahakam Hulu bisa mencapai Rp 30.000-Rp 50.000 per liter. "Kenapa kok harga BBM di daerah ini belum seragam padahal Presiden telah menyampaikan kebijakan harga BBM satu harga. Disparitas harga BBM ini sungguh memberatkan masyarakat di daerah," kata Mujarni, Kamis (19/1). Lebih parah lagi pengakuran dari Ketua LPM Papua Isak. Dia menyebut, harga BBM di Kampung Yabema, Distrik Elelim Kabupaten Yalimo bisa mencapai Rp 75.000/liter. Di Maluku Utara harga BBM tidak kalah mahalnya. Ketua LPM Malut, Hamzah, Di Desa Sakam, Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah, dan Desa Sopi Kabupaten Pulau Morotai bisa mencapai Rp 35.000. Harga yang cukup murah tapi masih jauh lebih mahal ketimbang di Pulau Jawa terdapat di Sulawesi Utara. Ketua LPM Sulawesi Utara, Ferdi, mengatakan,harga BBM di Desa Bambung Kecamatan Geme Kabupaten Talaud bisa mencapai Rp 15.000. Atas informasi ini, Eni merasa heran kenapa pemerintah belum konsisten dalam melaksanakan kebijakan satu harga BBM secara di lapangan. "Saya minta Presiden Jokowi memperhatikan betul persoalan harga BBM ini. Jangan sampai disparitas harga BBM antar daerah terus terjadi," katanya. Eni menegaskan, kebijakan satu harga BBM merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan guna mewujudkan sila kelima Pancasila sekaligus mendorong perekonomian daerah ke arah yang lebih baik. Dia menyadari bahwa untuk mewujudkan kebijakan satu harga BBM tersebut dibutuhkan biaya logistik yang cukup besar untuk menyalurkan BBM. Meski demikian, pemerintah harus mencari solusinya. Salah satu solusi ialah dengan melakukan subsidi silang dengan memanfaatkan kompensasi dari usaha-usaha milik Pertamina. “Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Ketua DPP Partai Golkar Bidang Energi ini. Eni berharap Pertamina sebagai operator mampu mengemban tugas ini dengan baik melalui efisiensi tanpa mengurangi keuntungan yang ada. Terlebih bila mengingat kemudahan-kemudahan yang telah diberikan pemerintah kepada Pertamina dalam menjalankan bisnisnya. “Pertamina sudah banyak memperoleh hak-hak istimewa untuk berbisnis. Jadi wajar pemerintah memerintahkannya untuk mengemban tugas mewujudkan program harga satu BBM,” ucapnya. Eni meminta, presiden Jokowi selalu memantau harga-harga BBM di daerah. Presiden jangan hanya percaya begitu saja atas laporan yang disampaikan Pertamina terkait harga BBM. “Presiden Jokowi tolong cek kalau ada hal-hal seperti ini sehingga masyarakat mendapatkan harga yang sama. Jangan sampai Presiden mendapat info yang keliru,” tandasnya. (dil/JPNN)
