Dana Reses Dewan Sepekan Capai Rp 1,5 M
KOLAKAPOS, Makassar--Masa reses 50 anggota DPRD Kota Makassar akan menelan dana Rp1,5 miliar. Masing masing anggota dewan menerima dana reses sebesar Rp30 juta. Para wakil rakyat ini menjaring aspirasi langsung kepada masyarakat selama sepekan atau enam hari. Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Makassar bahkan telah menjadwalkan reses yang dimulai Senin (30/1) hingga Sabtu (4/2) mendatang. Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Makassar, Abdi Awan Umar mengatakan, anggaran itu untuk akomodasi dan transportasi dewan selama sepekan menjemput aspirasi di daerah pemilihan masing-masing. Anggaran itupun memang telah disetujui di dalam APBD, meski tidak ada penambahan agenda reses lagi. “Rata-rata anggaran reses habis terpakai bahkan tahun lalu dewan merasa kekurangan dengan anggaran yang diberikan,” ungkapnya saat di temui di ruangannya di gedung DPRD Makassar. Kordinator Badan Musyawarah DPRD Kota Makassar, Eric Horas juga mengatakan, jadwal reses disesuaikan dengan jadwal musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) tingkat kecamatan. “Kita sengaja jadwalnya disesuaikan dengan jadwal Musrembang, agar reses dewan lebih maksimal menyerap aspirasi warga. Kalau dikatakan anggarannya banyak, tetap akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat reses,” bebernya. Legislator Fraksi Gerindra ini-pun mengaku, belajar dari tahun sebelumnya, reses awal tahun dipercepat agar tidak mengganggu jadwal kunjungan kerja. Apalagi tahun ini, dewan padat membahas program legislasi daerah (Prolegda) yang jumlahnya mencapai 25 ranperda.“Kita percepat reses agar tidak mengganggu jadwal kunjungan kerja dan konsultasi dewan keluar daerah saat mulai pembahasan ranperda. Adapun hasil dari reses akan dilaporkan di sidang paripurna untuk dijadikan rekomendasi ke pemerintah,” tegas Eric.Terpisah, Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali menegaskan akan memanfaatkan reses kali ini untuk fokus memperbaiki infrastruktur dan memaksimalkan pelayanan pemerintah yang dikeluhkan warga. “Saya akan maksimalkan semua aduan warga seperti infrastruktur dan pelayanan publik,” ucapnya.(bkm/fajar)
