Nasib Honorer di Sekolah Belum Jelas

KOLAKAPOS, Palopo--Guru PNS SMA/SMK di Palopo sudah bisa bernapas lega. Gaji mereka yang sempat tertunda telah cair. Pagi-pagi, orang dinas pendidikan provinsi Sulsel mengabarkan kalau gaji para guru dan staf telah ditransfer ke bank Sulselbar Palopo. Gaji cair, bukan berarti masalah selesai. Masalah besar masih menghadang. Karena tenaga honorer yang jadi ujung tombak di sekolah justru tidak jelas nasibnya. Jangankan bicara soal PNS, insentif yang biasanya mereka terima sebagai penyambung hidup sudah i hilang. Sekolah tempat mereka mengabdi tak punya sumber anggaran yang jelas untuk membayar honor mereka. Sekolah di Palopo makin tak enak hati ke guru honor. Itu terjadi sejak pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi. Dana pendidikan gratis dihapus, dana BOS yang masuk ke sekolah tahun ini sama sekali tidak bisa dipakai untuk membayar keringat para honorer. Honorer di sekolah terdiri dari cleaning service, sekuriti, tenaga kependidikan, tata usaha, dan staf-staf. ”Kasihan juga guru honor. Bagaimana cara bayar gajinya. Belum ada kepastian nasib mereka,” ucap Kepala SMAN 1 Palopo, Esman, di hadapan sekretaris Komisi E DPRD Sulsel, Marjono, Kamis 26 Januari 2017, di salah satu rumah makan di Jalan Islamic Centre. Kata Esman, tenaga honor di sekolahnya sangat vital dan dibutuhkan. Sisi lain, kepala sekolah tak tega melihat anak buahnya yang belum jadi PNS tidak dapat apa-apa dari pekerjaannya itu. ”Kita juga tidak mau ada persoalan di belakang. Makanya, di sekolah saya coba kumpul mereka dan memberikan penjelasan,” tambah Esman. Di hadapan 7 tenaga honorernya, Esman menjelaskan kondisi yang sebenarnya. ”Saya bilang belum ada kejelasan nasib bapak. Saya katakan kembali kepada kita. Jangan sampai mengabdi tidak ada apa didapat. Tapi, kita berharap ada perhatian pemerintah. Semoga Tuhan brikan jalan. Jangan sampai di belakang menuntut,” ucap Esman menirukan pesan yang disampaikan saat mengumpulkan tenaga honorernya, beberapa waktu lalu. 7 honorer di SMAN 1 Palopo terdiri dari cleaning service, satpam, pegawai perpustakaan. ”Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita mengabdi, ada saja nanti jalannya,” ucapnya. Selama ini, kata dia, gaji yang mereka terima diambil dari dana pendidikan gratis. Sedangkan dana BOS untuk kegiatan kesiswaan. Hal senada juga diungkapkan Basman, kepala SMAN 2 Palopo. Ia mengatakan, tenaga honor di sekolah yang dipimpinnya sangat vital. Mereka ini jadi ujung tombak di sekolah. Mulai dari membersihkan sampai pada pengamanan di lingkungan SMAN 2 Palopo. ”Kalau tiba saatnya gajian, tapi yang diharapkan tak kunjung ada, apa yang mesti kita lakukan. Ini juga masalah. Semoga ada perhatian dari pemerintah provinsi dan DPRD Sulsel,” ucapnya. Di SMAN 2 Palopo, tercatat 54 guru PNS dan honor 9 orang. Gaji tenaga honor di sekolah rata Rp500 ribu. Ada juga yang dapat Rp350 ribu, dan Rp450 ribu. ”Ke depan ini kalau tidak ada kejelasan nasib honor sekolah, kira-kira bagaimana dampaknya?” tanya Basman, lagi. Permasalahan serupa juga dialami SMAN 5 Palopo, SMAN 4, SMAN 6, dan SMAN 3 Palopo. Kepala sekolah dari sekolah ini sudah pasrah dan lepas tangan atas nasib guru honor yang tidak jelas. Melalui pertemuan dengan Marjono, sekretaris komisi E DPRD Sulsel, mereka berharap mendapat perhatian serius dari pemerintah persoalan yang mungkin sama kasusnya di sekolah lain di Sulsel. Pada pertemuan tersebut, ada kepala sekolah karena berniat baik mau menyiasati pembayaran insentif guru honor dari dana BOS. ”Siapa tahu ada celah dan jalannya,” ujar Abdul Gaffar, kepala SMAN 6 Palopo. Namun, langsung ditanggapi kepala sekolah lainnya. ”Tidak bisa itu. Kalau itu dilakukan berarti kita melanggar,” tandas kepala SMAN 3 Palopo dan diiyakan kepala SMAN 5 Hj Kamlah, Alimus, kepsek SMAN 4 Palopo. Selain menyuarakan nasib guru honorer yang tidak jelas pasca pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi, kepala sekolah melaporkan kesiapannya mengikuti UNBK. Ada sekolah yang siap menggelar UNBK tersebut, ada juga yang belum siap karena alasan terkendala peralatannya. Namun, SMAN 1 dan SMAN 3 Palopo hampir pasti tidak ada kendala soal UNBK. Hanya sekolah yang kekurangan komputer perlu mendapat perhatian. Ada juga aspirasi kepala sekolah soal bantuan rehab dan revitalisasi, pembangunan lab, dan tamabahan ruang kelas belajar. Ada juga sekolah yang butuh pagar. ”Seperti di sekolah kami belum ada pagarnya. Mudah-mudahan pihak provinsi bisa memperhatikan,” ujar Hj Kamlah, kepala SMAN 5 Palopo. Hal yang sama juga disuarakan SMAN 2 Palopo. Pagarnya sudah di kemiringan. ”Sudah mau roboh. Ini juga butuh bantuan,” tambah Basman. Setelah mendengar saran dan usul dari kepala sekolah, Marjono, sekretaris Komisi E DPRD Sulsel, mengatakan, semua pendapat yang mengemuka dari kepala sekolah telah dicatat. Ia berjanji akan berkomunikasi dengan kadis pendidikan provinsi langsung. Mengenai anggaran guru honor yang di-SK-kan kepala sekolah, kata Marjono, memang tidak ada anggarannya sama sekali di provinsi Sulsel. Mestinya, ketika beban kerja bertambah, anggaran juga ada. ”Ini tidak. Jadi memang agak sedikit rumit. Tapi, mudah-mudahan tahun depan semuanya sudah normal kembali. Memang, saat ini, masih banyak masalah. Tapi pasti bisa diatasi. Tidak mungkin pemerintah mau biarkan honorer nasibnya tidak jelas,” ujar legislator asal Partai Gerindra ini. Sementara itu, Kepala Cabang Utama Bank Sulselbar Palopo, H Yulis Suwandi, mengatakan, guru PNS SMA/SMK sudah gajian Sejak tanggal 23 Januari 2017. ”Gaji mereka yang sempat tertunda 3 minggu di bulan Januari ini telah masuk ke rekening masing-masing,” ucapnya. Kata H Yulis Suwandi, bank Sulselbar yang menjadi kas utama pendistribusian gaji PNS ini sudah ditransferkan. Jadi, sebanyak 740 guru maupun staf SMK dan SMA di Kota Palopo sudah bisa menerima gaji mereka. Jumlah secara keseluruhan sebanyak Rp3.030.865.900. Ia menambahkan, para guru dan Staf SMK ini juga sudah ada yang melakukan penarikan sejak hari Rabu. Begitu juga dengan hari Kamis, kemarin. Hanya saja tidak secara massif, seperti penerimaan gaji saat awal bulan. “Mereka transaksi menggunakan kartu ATM masing masing,” ujarnya. Diungkapkan, penyaluran gaji ini sedikit tersendat lantaran adanya regulasi baru, dimana sistem penggajian dilimpahkan ke dinas pendidikan provinsi. Meski demikian, kata H Yulis, gaji mereka tetap ditransfer melalui rekening bank Sulselbar. “Mungkin ke depan penggajian para guru dan staf SMK dan SMA ini sudah bisa berjalan normal seperti sedia kala,” tandasnya.(palopo pos/fajar)