PEMADAMAN LAMPU, KOMISI III PANGGIL PLN KOLAKA

KOLAKA POS, Kolaka -- Seringnya PLN Kolaka melakukan pemadaman lampu akhir-akhir ini yang membuat warga resah, Komisi III DPRD akhirnya memanggil pihak PLN dan melakukan rapat dengar pendapat RDP. Pemanggilan dan Raapat dengan PLN dan juga menghadirkan pihak pemerintah tersebut dilaksanakan di aula rapat Komisi III DPRD Kolaka kemarin. Dalam RDP itu, anggota Komisi III memberonding sejumlah pertanyaan kepada Pihak PLN Kolaka terkait seringnya pemadaman lampu yang sudah meresahkan warga Kolaka tersebut. "Ini persoalan krusial, kalau dulu masyarakat itu pernah datangi dan bawa kepala PLN, makanya untuk menghidari hal-hal yang tidak kita inginkan PLN dapat mnjelaskan dan menyelsaikan persoalan ini," terang Ketua Komisi III, Muh, Ajib Madjib, yang meminpin RDP tersebut. Sementara itu, anggota Komisi III Hasbi Mustafa mempertanyakan terkait terhentinya suplai listrik dari PLTU Antam. "Sampai dimana pihak PLN mempertanyakan terkait MOU antara Antam dengan PLN, sangsinya bagimana? itu semua kan tertera dalam kontrak, Pihka PLN kiranya dapat menjelaskan hala ini, sebab seringya terjadi pemadaman ini jelas sangat berpengaruh pada ekonomi rakyat," tegas Legislator Hanura itu. Sementara itu, anggota Komisi III lainnya, Muh gassing juga mempertanyakan limit waktu terkait terhentinya suplai listirkm dari PTU Antam tersebut. "Ini samapai kapan begini? limit waktunya dari Antam bagimana? tolong diberi kejelasan," ujar Legislator PBB tersebut. Dlam sesi pertanyan pertama itu Manager PLTD KOlaka, Tubagus Purba mengatakan saat ini PLN Kolaka mengalami defisit Listrik akibat dari terputusnya Suplai dari PLTD Antam dan juga bersamaan dengan adanya pemeliharaan satu bua Mesin Pembangkit di PLTD Kolaka. "Saat ini kami gambarkan bahwa beban puncak PLN adalah 18 sampai 18 MW, sementara total yang bisa kita sediakan dengan kondisi mesin yang ada hanya sekitar 13,5 MW, apalagi saat ini suplai dari PLTU Antam masih terputus ditambah lagi satu mesin sewa kita masih dalam perbaikan, sehingga pemadaman bergilir tidak bisa kita hindari," ujar Purba Kusuma, Manager PLTD Kolaka dalam Hearing tersebut. Lanjutnya terkait limit waktu perbaikan, Tubagus hanya mendapat informasi bahwa ada pergantian alat untuk memeperbaiki kulitas uap yang dihasilkan dalam PLTU Antam tersebut. "Kalau limit waktunya saya tidak bisa pastikan, itu pihak Antam yang mengetahuinya, saya hanya diinfokan bahwa ada hal yang mempengaruhi kualitas listrik dari PLTU sehingga ada parts yang harus diganti, katanya alatnya sudah dipesan, sebelumnya masalah kabel jaringannya itu sudah dibenahi," jelasnya. Lanjutnya lagi mengenai kontrak dan sangsi dalam MOU, bukan kewenangan dari pihak PLN Kolaka melainkan PLN Wilayah Makassar. "kalau maslah sanksi dan kontrak bukan kewenangan kami, tetapi ada pada wilayah makassar, tetapi itu kalau itu permintaan, nanti akan kami tindak lanjuti," jelas Tubagus Purba. Dalam sesi pertanyaan kedua, beberapa angota komisi III kembali mempertanyakan beberapa hal tekrit pesoalan listrik di Kolaka. "Coba jelaskan berapa mesin yang jalan? sebab sebelumnya sudah ada mesin baru belum cukup dua tahun, jangan kibuli masyarakat, lalau bagiaman dengan PLA Sabilambo, sebab tahun kemarin sudah mulai dikerjakan untuk perbaikan," papar Syarifuddin Baso, legsilator PDIP dalam RDP tersebut. Sayaifullah Khalik, Angota Komisi III lainnya juga meminta PLN Kolaka untuk mengatur sistem konpensasi kepada warga terkait seringnya mati lampu. "Kalau di Makassar itu, ada namanya konpensasi kalau mati lampu, coba PLN kolaka juga bisa menerapkan hal ini," terang Legislator Gerindra tersebut. Dalam sesi itu, Hasbi Mustafa kembali mencecar PLN terkait pemadaman lampu. "Dulu tahu lalu saya pernah bertemu langsung dengan Direktur PLN Pusat, dia mengatakan bahwa setelah ada mesin baru dia menjamin tidak ada lagi pemadaman meski tidak ada suplai dari Antam, tetapi buktinya sekarang bagimana? dimana komitmen itu?," terang legislator Hanura itu. Anggota Komisi III lainnya, Mustafa juga mengingatkan PLN untuk terbuka dan memberikan informasi yang jelas terkait pemadaman lampu. "Jangan hanya lewat media sosial, kalau bisa kita juga di sampaikan ke sini, lalu kalau bisa pemadaman itu jangan terlalu berlarut-larut, dan harus merata, masa de tempat lain ada yang cepat ditempat lain ada yang lama," terang legislator Golkar itu. Edy Gunawan Arafik, anggota Komisi III lainnya juga meminta pihak PLN agar sesegra mungkin mengambil langkah-langkah mengurangi upaya pemadaman berlarut-larut tersebut. "Mesin yang overhaul itu kalau bisa segera diaktifkan ke,mbali," terang legislator PKS tersebut. Terkait beberapa pertanyaan itu pihak PLN mengatakan akan berupaya mengatasinya. "Memang ada mesin sewa kita putus kontrak, sebab performa mesinnya sudah tidak mencukupi, dan kita sudah mengusulkan hal ini ke atas untuk pemintaan kontrak baru, dan mengenai mesin yang smentara overhaul atau perawatan insya allah dalam dua pekan ini kita usahakan bisa beroperasi kembali, kami bekerja siang malam, kalau ini sudah bagus ini bisa menutupi kekurangan kita walau suplai dari antam belum ada, dan juga kita sementara koordinasikan untuk menguarngi suplai ke daerah Bombana, Kami juga memohon maaf atas ketidak nyamanan ini," terang manager PLTD Tubagus Purba. Sementara itu, Kabid Pasarana Umum Dinas Perumahan Kolaka, Tajuddin mengatakan tidak percaya adanya kerusakan PLTU Antam sehingga suplai lisrik ke PLN Kolaka dipadamkan. "saya tidak percaya ada kerusakan, sebab kalau rusak pasti berpengaruh pada produksi pabrik, buktinya masih jalan, makanya ini perlu ditelusuri," terangnya. Asisten III Kolaka, Zulkifli yang juga hadir dalam RDp itu meminta PLN segera membenahi persoalan listrik di Kolaka dan juga berharap jadawal pemadamana listrik dibenhi kembali. Sebagai kesimpulan RDP, Ketua Komisi III Muh.Ajib Madjib mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini pihak DPRD akan melakukan kunjungan ke PT. Antam untuk memantau langsung terkait terputusnya suplai listrik ke PLN Kolaka. "selain kita kan ke Antam untuk mempresure mengenai supali yang terputus, sebagai kesimpulan kita juga berharap PLN Kolaka segera membenahi sistem pemadaman, mesin yang overhaul, dan juga jika ada penyampaian terkait pemadaman listrik PLN harus menyampaikan juga ke DPRD,dan kita sudah mendengar tadi pihak PLN akan segera mengatasi pemadaman ini agar tidak berlarut-larut," papar Ajib. (cr4)