Gubernur Sultra : Demo Satpol PP karena Miskomunikasi

  • Bagikan
KOLAKAPOS, Kendari--Demo Satuan Polisi Pamong Praja beberapa waktu lalu dianggap oleh Gubernur Sultra sebagai kesalahpahaman saja. "Karna tidak sabar saja jadi ada miskomunikasi antara anggota satpol PP terhadap beberapa hak-hak mereka dengan penyaluran yang belum mereka terima," katanya Nur Alam Senin (15/5). Menurutnya kesalah pahaman ini terjadi dampak dari peraturan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terbaru dimana semua pembayaran upah atau apapun bentuknya yang disampaikan kepada pegawai negeri mau pun honorer harus per rekening masing-masing. "Nah ini peroses konsolidasinya semua pegawai baik itu organik maupun pegawai harian itu harus buka rekening, nah inikan membutuhkan waktu," katanya. Kemudian lanjutnya, persoalan uang makan yang juga merupakan bagian dari tuntutan saat demo saat ini masih dalam proses perhitungan. "Uang makan itu memang konsolidasinya harus dilakukan perhitungan terhadap produktifitas . Nah proses inventarisasinya ini yang belum rampung disatu sisi. Yang kedua pendudukan anggaran terhadap uang makan ini yang belum tegas pos anggarannya proses konsolidasinya di internal. Nah anggota pol Pp tidak sabar, memang hak sih hak, tapi didalam mekanisme penganggaran kita inikan perlu penertiban mekanisme penganggaran dan pertanggung jawaban," sebutnya. Olehnya itu sebagai solusi dari permasalahan miskomunikasi ini, maka Pemerintah daerah akan secara langsung mengambil kebijakan untuk menyelesaikan hal tersebut. "Pemerintah sudah mengambil alih apa yang menjadi tuntutan mereka pimpinan dalam hal ini kami dan pak wakil gubernur dan sekarang ini sedang dalam proses identifikasi masalah tidak bisa juga kita terburu-buru menilai siapa yanh benar siapa yang salah. Audit interen terus dilihat berapa besar uang makan mereka yang sudah terbayarkan dan yang belum terbayarkan kemudian nanti akan dilihat kegiatan apa saja yang sudah dilakukan Pol PP yang tidak memiliki anggaran tetapi ada strategis shering sehingga konsolidasinya akan diselesaikan melalui peralihan anggaran," tandasnya (k1.b/hen)
  • Bagikan