Libur Pegawai Tunggu Surat Edaran Pusat
KOLAKAPOS, Makassar--Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala) masih menunggu Surat Edaran (SE) dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) terkait dengan perubahan jam kerja serta pakaian pegawai yang digunakan selama Bulan Suci Ramadan.
Kabag Ortala Pemkot Makassar, M Syarief mengaku, belum mengedarkan surat edaran ke lingkup Pemerintah Kota Makassar terkait dengan perubahan jam kerja dan pakaian yang digunakan seluruh pegawai selama Ramadan. Hal tersebut dikarenakan masih menunggu surat edaran dari pusat yang diprediksi mulai dikeluarkan seminggu sebelum Ramadan.
“Belum ada surat edaran ini karena belum ada surat edaran dari pusat. Kita tunggu saja dari pusat kapan dikeluarkan. Biasanya seminggu sebelum Ramadan sudah ada,” sebut Syarif.
Menurut Syarif, surat edaran nantinya dikeluarkan pusat tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Dimana seluruh pegawai mendapat jam kerja berkurang yang dulunya masuk jam 07:00 Wita, saat Ramdhan mulai pukul 08.00 Wita dan pulang lebih awal yakni di pukul 15.00 Wita.
Sedangkan pakaian di hari Jumat yang biasanya menggunakan pakaian olahraga diganti dengan menggunakan pakaian muslim atau muslimah bagi yang muslim dan non muslim menggunakan pakaian rapi semi formal.
“Saya kira tidak beda ji dari tahun lalu jam masuk dan pulang pegawai termasuk dengan pakaian yang digunakan pegawai saat ramdhan nanti. Tapi kita tunggu saja dulu SE dari pusat,” ujarnya.
Hal sama juga dilakukan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Ismunandar yang saat ini masih melakukan rapat bersama seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) di Kota Makassar membahas persiapan libur sekolah jelang memasuki Ramadan.
Rapat yang digelar Disdik Kota Makassar bersama pihak sekolah untuk merumuskan seluruh kegiatan sekolah mulai dari semester sekolah yang akan berlangsung sebelum Ramadan dan kegiatan Ramadan seperti salat subuh berjamaah dan tarwih berjamaah.
“Kita masih rapatkan ini sama pihak sekolah. Hasil rapat itu juga kemudian kita konsultasikan ke pak Wali. Banyak yang harus dipertimbangkan termasuk semester anak-anak di kelender pendidikan kita,” katanya. (fajar)
