Maksimalkan Kinerja, Pemprov Terapkan e-Planning

KOLAKAPOS, Makassar--Memaksimalkan kinerja berbagai program yang dilaksanakan Pemprov Sulsel, khususnya dalam penyusunan perencanaan pembangunan dibutuhkan elektronik planning (ePlanning) atau perencanaan secara elektronik. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman mengatakan, program tersebut mulai akan diterapkan tahun depan. “Jadi penyusunan sudah berbasis aplikasi online. Perencanaan pembangunan yang sudah tercatat di e-Planning itulah yang dilaksanakan. Tidak ada lagi program yang tiba-tiba diselipkan. OPD harus memasukkan usulan program sesuai tahapan batas waktu, jika melewati, tak boleh lagi karena ditolak sistem,” bebernya. Selain itu, pihaknya juga sudah menerapkan aplikasi pelaporan berbasis online, e-Monev. “Ini sudah diintegrasikan dengan aplikasi SIRITTA (Sistem Informasi Penyerapan Anggaran) yang berbasis Android. Jadi perkembangan pelaksanaan program terpantau secara real time di smartphone. Dengan aplikasi ini, tak ada lagi perbedaan data di tiap OPD karena sudah terintegrasi,” tandasnya. Penerapaan ePlanning, kata Jufri memudahkan pula untuk memantau penyerapan anggaran setiap OPD sehingga bisa memotivasi untuk melaksanakan program yang telah direncanakan. Mengingat setiap tahun, persoalan yang dihadapi adalah penyerapan anggaran di awal-awal tahun anggaran tidak maksimal. Seperti di triwulan I tahun 2017 ini. Dimana dari anggaran Rp9,1 triliun hanya terealisasi Rp709,6 miliar. Jufri Rahman mengatakan rendahnya serapan ini karena anggaran besar seperti program fisik baru proses pelelangan. Serapan anggaran kata Jufri masih sebatas program rutin. “Baru sebatas acara sosialisasi, pembayaran listrik dan anggaran rutin lain yang digunakan. Realisasi keuangan baru 7,76 persen. Dan fisik baru 13,57 persen. Idealnya memang 20 persen ,” ungkapnya. Namun demikian, pihaknya berharap semua OPD segera menggenjot penyerapan anggaran di triwulan II. “Program memang baru berjalan efektif di Maret, April karena adanya perubahan kelembagaan OPD baru. Triwulan II, serapan anggaran diminta sudah harus di sekitaran 50 persen. Program fisik sudah harus jalan,” terangnya. Lingkup dinas ke-PU-an misalnya, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang realisasi keuangannya baru 1,77 persen dan realisasi fisik 6,77 persen. (fajar)