Dana Bantuan Parpol Naik Hampir 1.000 Persen

KOLAKAPOS, Samarinda--Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui usulan kemendagri mengenai kenaikan dana bantuan untuk partai politik (parpol). Naik dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara. Para pengurus parpol menganggap kenaikan hampir 1.000 persen tu dianggap wajar. Sebab, mengurusi partai perlu dana besar. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kaltim Syafruddin mengatakan, kenaikan dengan angka segitu bukan suatu yang istimewa. “Membiayai partai itu perlu dana besar, karena kami punya kegiatan rutin bulan dan tahunan,” terangnya. Selama ini, ungkap dia, mayoritas pembiayaan partai ditarik dari anggota dewan yang menjabat. Bahkan, di partai tertentu anggota dewan seperti diperas. Menurut dia, itu membuka peluang legislator melakukan sesuatu yang tak wajar untuk mendapatkan dana. Pria yang akrab disapa Udin Bima itu menjelaskan, dana tersebut adalah hasil kesepakatan yang dibangun semua pihak. “Termasuk pemerintah,” sebutnya. Mengenai pertanggungjawaban parpol yang dianggap masih lemah, anggota Komisi III DPRD Kaltim itu menepisnya. Selama ini, sebagai ketua partai di daerah sudah sangat teliti dalam hal laporan pertanggungjawaban (LPj). “Dan saya merasakan sekali bagaimana penghitungan pengeluaran pembiayaan kegiatan partai,” ungkapnya. Ada tiga kegiatan utama dalam kepartaian. Tiga hal tadi adalah konsolidasi, kaderisasi, dan advokasi. “Semua itu perlu biaya,” ungkapnya. Mengenai kenaikan tersebut, Udin menyebut, sudah cukup realistis di tengah badai defisit ekonomi seperti sekarang. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Kaltim Rusma Yaqub menyebut, usulan menaikkan dana bantuan parpol sudah sejak lama. Tambahan dana itu diharapkan, parpol lebih mandiri dalam melaksanakan kegiatan operasional partai. Sama seperti Udin Bima, dia mengungkapkan, selama ini sumber pembiayaan partai tidak jelas. “Akhirnya banyak parpol melakukan improvisasi,” ujarnya. Dalam hal ini, improvisasi dengan pembiayaan sendiri dari urunan para kader. “Semoga dengan ada bantuan ini berefek positif, agar parpol tak melakukan hal di luar koridor dalam menjalankan operasional partai,” harapnya. Lalu, apakah kenaikan hampir 1.000 persen itu sudah cukup? Rusman menuturkan, jika bicara keperluan masih jauh dari yang diperlukan. “Biaya politik sekarang sangat besar. Namun, bagi kami kenaikan dari Rp 108 ke Rp 1.000 pasti cukup signifikan,” jelasnya. Apalagi dengan defisit anggaran, bisa menjadi gerimis di tengah kemarau. Intinya, sekarang dengan kenaikan itu mesti ada efek positif dari tubuh parpol, itu yang terpenting. “Agar sistem kepartaian bisa stabil,” ucapnya. Hal penting lainnya, dana bantuan parpol mesti dikelola transparan. “Penggunaan jelas, LPj pun disusun rapi,” sambungnya. Di PPP Kaltim sendiri, tutur dia, setiap tahun mereka meminta format LPj dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim. Bukan berarti mereka yang terbaik soal manajemen, melainkan aksi hati-hati. (jpnn)