BPK Pantau Kinerja Pemprov

KOLAKAPOS, Makassar--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015. Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Latief mengatakan, tim BPK yang turun baru sekadar melakukan pemantau hasil kinerja pemprov di semestar satu tahun anggaran 2017. Sebab, dari LHP yang dikeluarkan BPK masih ada 30 persen yang belum diselesaikan. “Dari sekian ribu temuan atau rekomendasi sekarang 60 persen sudah selesai, dia lakukan pemantauan yang 30 persen yang belum. Mana yang sudah selesai dan sejauh mana hasil Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian,” katanya. Latif melanjutkan, sejauh ini pihaknya terus berupaya menyelesaikan rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK. Pasalnya, hal tersebut masih menjadi bagian penilai LHP tahun berikutnya. “Penilaian WTP itu bukan hanya berdasarkan LKPD yang kita masukkan. Tapi juga mengenai penyelesaian dari tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK,” lanjutnya. Seperti diketahui BPK memberikan 1.268 rekomendasi atau senilai Rp130,86 miliar bagi LHP LKPD tahun anggaran 2015. Di akhir tahun 2016, 794 rekomendasi atau senilai Rp56,06 miliar telah ditindaklanjuti. Sisanya 397 rekomendasi atau senilai Rp69,71 miliar ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi, 72 rekomendasi senilai Rp3,67 miliar belum ditindaklanjuti sama sekali. Sedangkan lima rekomendasi atau senilai Rp1,41 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Sebelumnya, Komisi E DPRD Sulsel mempertanyakan sejumlah temuan dari BPK pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Sulsel. Sejak BPK menerima LHP Sulsel tahun 2016 terungkap bahwa banyak temuan yang harus diselesaikan dalam waktu 60 hari. Sejumlah temuan BPK diantaranya SPP Gratis , dana BOS dan honor guru mengaji. Dalam rapat kerja Komisi E DPRD Sulsel dengan mitra kerja masing-masing Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja serta mitra lainnya. Komisi E DPRD Sulsel yang dipimpin HA Kadir Halid sempat menggelar rapat yang membahas sejumlah alternatif bagaimana agar ada jalan keluar dalam menyelesaikan sejumlah temuan BPK. Bahkan, Wakil Ketua komisi E, Syaharuddin Alrif menawarkan sejumlah solusi dalam menyelesaikan temuan dari BPK. “Bagaimana kita carikan solusinya. Meski kita tetap menyerahkan bantuan, tapi tidak melanggar,” ujar legislator Nasdem ini. Syaharuddin Alrif juga berharap agar semua SKPD memperbaiki administrasi pelaporannya. “Kita juga berharap tak ada konsekwensinya hukum atau intervensi hukum dalam perbaikan laporan temuan dari BPK,”ujar sekretaris DPW Nasdem Sulsel ini. (fajar)