DPRD Dukung Terbentuknya Dewan Pengupahan dan BLK Konawe

KOLAKAPOS, Unaaha--Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Konawe, mendukung terbentuknya dewan pengupahan dan pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) Konawe. Dukungan pembentukan ini setelah ketua DPRD Konawe Gusli Topan Sabara, menerima aspirasi yang dilontarkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PGK, Sigit Tosepu, saat melaksanakan temu audiens bersama Dinas Transmigrasi dan Ketenaga Kerjaan (Nakertrans) Konawe Joni Pisi, beberapa waktu lalu. Usulan rencana pembentukan ini ke dewan Konawe, dianggap penting untuk diwujudkan oleh DPC PGK Konawe, hal ini dikarenakan untuk melindungi para pekerja buruh Konawe, dalam hal pelaksanaan kebijakan upah standar yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh pemerintah, baik daerah maupun provinsi, karena pada dasarnya pembentukan ini untuk mensejahterakan masyarakat Konawe dan melindungi upah para pekerja yang telah ditetapkan. Demikian dengan BLK, mengingat berdirinya mega industri di kecamatan Morosi, tentu akan dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dalam keahlianya, untuk mempersiapkan kemampuan tenaga kerja maka pelatihan perlu disediakan pemerintah kabupaten Konawe dalam bentuk balai latihan kerja. "Usulan ini, semata-mata untuk melindungi dan membangun sumber daya manusia di kabupaten Konawe, dalam hal keterampilan kerja," ungkap Sigit. Menanggapai usulan ini, ketua DPRD Konawe Gusli Topan Sabara, menerima dan akan menyampaikan usulan tersebut ke Pemkab Konawe terkait pembentukan BLK, karena pembentukan Balai merupakan tanggung jawab Pemkab dalam hal ini dinas transmigrasi dan ketenagakerjaan. Untuk pembentukan dewan pengupahan, ketua dewan juga akan dilakukan. "Dengan adanya usulan dan gagasan dari DPC PGK ini, kami sangat mengapresiasi karena pada dasarnya ini menyangkut kesejahteraan tenaga kerja dan juga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Konawe kalau ini kita realisasikan," katanya. Sementara itu Kadis Nakertrans, Joni Pisi, turut mendukung usulan yang disampaikan DPC PGK Konawe, dalam pembangunan balai latihan kerja. "Pembentukan Dewan Pengupahan dan Balai Latihan Kerja (BLK) ini sangat kita mendukung, cuma kita harus menjalankan sesuai mekanisme yang ada," imbuhnya. Joni menambahkan, karena Konawe belum memiliki balai latihan kerja, maka untuk sementara para calon pekerja yang akan melakukan pelatihan akan diarahkan ke BLK provinsi. " Karena kita belum memiliki fasilitas tersebut maka kita coba bangun komunikasi untuk kerja sama dengan BLK Provinsi, dalam melakukan pelatihan sementara dan disana itu gratis untuk pelatihannya, kebetulan di Provinsi itu masih milik Kementerian, yang tidak ditanggung transportasi dan tempat tinggal," tutur Joni. (m4)