Delapan Raperda Koltim Disepakati
KOLAKAPOS, Tirawuta--Delapan rancangan peraturan daerah (Raperda) Koltim, disetujui untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan DPRD Koltim.
Persetujuan ini, tercapai dalam rapat Paripurna DPRD Koltim yang digelar Selasa (4/7) lalu, dengan agenda penjelasan kepala daerah atas delapan Raperda ini, yang terdiri atas tujuh Raperda inisiatif pemerintah daerah dan satu Raperda inisiatif DPRD, yang dipimpin Ketua DPRD Koltim Rahmatia Lukman.
Adapun tujuh Raperda inisiatif Pemkab Koltim, yakni Raperda tentang agrobisnis, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pembinaan dan retribusi perizinan usaha peternakan, penyelenggaraan perlindungan anak, penyelenggaraan kearsipan, tenaga kerja lokal dan pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja.
Selain itu, Raperda inisiatif DPRD Koltim yakni tentang hak keuangan dan administrasi serta kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD Koltim.
Menurut Bupati Koltim Tony Herbiansyah, Raperda tersebut merupakan Raperda yang substansinya bersifat normatif dan sangat strategis bagi landasan hukum pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan masyarakat di Koltim.
Bupati juga menyampaikan, dimasa kepemimpinannya bersama wakilnya, menyadari bahwa tugas-tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat semakin berat.
"Kami berharap pihak eksekutif dan legislatif harus selalu bersinergi dan membangun kerjasama yang kokoh, terutama menyusun produk hukum daerah yang prosedural, berkualitas, implementatif dan aspiratif, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Koltim," ujarnya.
Usai memberikan penjelasan, lima fraksi DPRD Koltim selanjutnya memberikan pandangan, saran dan masukan yang kesemuanya menyetujui Raperda ini untuk dibahas ke tahap selanjutnya guna menjadi peraturan daerah.
Dari pandangan fraksi tersebut, Bupati Koltim memberikan tanggapan, dengan akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan menjadikannya sebagai bahan penyempurnaan Raperda tersebut.
Ketua DPW Partai Nasdem Sultra ini juga menyampaikan apresiasi dan pengharagaan yang setinggi-tingginya, atas kerja keras DPRD Koltim bersama pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi legislasi dan melaksanakan program legislasi daerah yang dikonkritkan dalam penerimaan atas pengajuan tujuh Raperda Pemda dan satu inisiatif DPRD Koltim, untuk selanjutnya dibahas dan nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah. (m2/b)
