BPJS akan Sweeping Perusahaan
KOLAKAPOS, Makassar--Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam waktu dekat akan melakukan sweeping ke perusahaan-perusahaan yang ada di Sulsel untuk memastikan kepesertaan para tenaga kerja pada sistem BPJS.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku, Sudirman Simamora, ketika melakukan audiens ke Gubernur, mengatakan, potensi kepesertaan yang digarap di Sulsel masih rendah.
“Potensi yang digarap masih rendah, sehingga gubernur minta dilakukan percepatan peningkatan kepesertaan,” sebut Sudirman yang baru satu bulan menjabat.
Menurutnya, jumlah perusahaan di Sulsel 932 ribu lebih, tenaga kerja sekitar dua juta.
Sudirman juga menyebutkan, bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemprov Sulsel ingin mendorong tidak ada perusahaan yang mendaftarkan sebagian pekerjanya tetapi semua.
“Bersama Gubernur akan melakukan sweeping perusahaan yang belum patuh dengan regulasi. Undang-undang sudah jelas, ada sanksi,” urai Sudirman.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) berharap, pimpinan baru dalam menjalankan program BPJS Ketenagakerjaan tidak berjalan sendiri tetapi berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“BPJS tidak bisa berjalan sendiri. Kalau begitu, pemerintah provinsi wajib memback up, BPJS dan pemprov saling terlibat, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Sulsel dan Dinas Ketenagakerjaan Sulsel,” kata SYL.
Dia juga meminta BPJS Ketenagakerjaan membuat ukuran potensi kepersertaan BPJS ketenagakerjaan di Sulsel.
Salah satu program yang ada di BPJS Ketengakerjaan adalah pengelolaan yang dilakukan tidak hanya sektor formal dan informal. Para pekerja mandiri bisa masuk program bukan penerima upah atau BPU. Mereka antara lain para pedagang pasar, bentor dan tukang ojek yang mendaftar secara parsial. (fajar)
