Anggota Dewan Makin Malas
MEMASUKI tahun ke empat masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar periode 2014-2019, kinerja sejumlah wakil rakyat semakin kendor. Dewan dinilai semakin malas mengikuti agenda rapat.
Pernyataan tersebut dikeluhkan sendiri oleh legislator tiga periode, Zaenal Betta. Ia menilai teman sejawatnya yang duduk sebagai wakil rakyat sudah banyak yang mengabaikan tugas-tugasnya sebagai pejuang aspirasi masyarakat.
Agenda rapat baik di komisi maupun rapat alat kelengkapan dewan (AKD) sudah jarang diikuti oleh anggota dewan, bahkan waktu rapat pun sering molor dari jadwal yang ditentukan karena menunggu kedatangan anggota lain.
“Saya juga heran ini teman-teman, rapat-rapat sudah jarang diikuti, yang hadir paling hanya beberapa orang anggota saja,”keluh anggota Fraksi PAN itu.
Ia mengambil contoh di Komisi A yang jarang diikuti full seluruh anggota saat diegendakan rapat.” Ini semakin mau habis masa kerja, saya rasa teman-teman sudah semakin malas, harusnya mereka makin rajin kalau berfikir mau kembali terpilih,” jelasnya.
Berdasarkan pantauan, memang sejumlah anggota DPRD Makassar jarang nampak batang hidungnya ketika ada agenda rapat kedewanan. Sebut saja,anggota Fraksi Golkar, Syahruddin Said, anggota Fraksi PDI-P, Andi Vivin Sukmasari, William, dan Munir Mangkana, Anggota Fraksi Gerindra, Lisdayanti Sabri, Anggota Fraksi Demokrat, Agung Wirawan, dan sejumlah anggota dewan lainnya.
Sekretaris Fraksi Golkar, Abdul Wahab Tahir mengatakan, Syahruddin Said oleh partai telah diberikan surat peringatan (SP). “Sudah kita beri SP sebagaimana mekanisme partai,” ucapnya.
Sementara Ketua Komisi A, Abdi Asmara menilai, kinerja dewan harusnya lebih ditingkatkan, menyusul telah disahkannya Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
“Kita harap kerja-kerja dewan bisa ditingkatkan lagi,lebih rajin datang ke kantor dan mengikuti rapat,” tuturnya.
Koordinator Kopel Sulsel, Musaddaq berharap kenaikan tunjangan legislator harusnya disesuaikan dengan kinerja dewan selama ini, jangan hanya mengharapkan gaji yang besar namun rakyatnya yang menderita dan tidak di perjuangkan haknya.
“Sampai sekarang kita dan publik bertanya-tanya apa yang telah diperbuat anggota dewan kita untuk rakyatnya, sedangkan ia menuntut upah yang tinggi,” bebernya.
Selama ini, kata dia, kinerja anggota DPRD Makassar tidak maksimal, terbukti dengan meningkatnya kunker, jarang berkantor dan tahun ini saja belum ada perda yang dihasilkan, belum lagi jika publik mempertanyakan fungsi pengawasan dewan yang lemah.
“Harusnya mereka lebih baik memperjuangkan rakyat miskin, begitu banyak duit rakyat yg diberikan ke mereka tapi fungsi representasinya tidak kelihatan,” tutupnya. (fajar)
