Presiden Jokowi dan PM Singapura akan Bertemu Bahas BBK
KOLAKAPOS, Batam--Presiden Jokowi dijadwalkan akan bertemu dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Long di Singapura pada 7 September nanti.
Pertemuan bertajuk Singapore-Indonesia Leaders' Retreat akan membahas evaluasi kerjasama ekonomi antara Singapura dengan Batam Bintan Karimun (BBK).
"Pertemuan ini diadakan tiap tahun sekali. Tahun lalu di Kendal, maka tahun ini di Singapura. Intinya adalah membahas kerjasama ekonomi yang meliputi enam pokok kerja," ujar Deputi IV BP Batam, Robert Purba Sianipar.
Adapun enam pokok kerja tersebut adalah kerjasama ekonomi Singapura dengan BBK, investasi, pertanian, pariwisata, ketenagakerjaan dan perhubungan.
"Ada juga pembahasan mengenai perbankan. Intinya adalah bagaimana mengevaluasi pola kerjasama selama ini," jelasnya.
Salah satu pokok pembicaraan utama mengenai bidang investasi nantinya adanya ketertarikan Singapura untuk mengembangkan bisnis Informasi Teknologi (IT) di Batam.
"Akan ada peningkatan investasi terutama di bidang pengembangan IT. Salah satu contohnya kan sudah ada di Batam dan akan dikembangkan, yakni di Nongsa Digital Park," jelasnya.
Terpisah, Counselor Economy dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, Aria Wibisono mengatakan persoalan Batam terutama revitalisasi Free Trade Zone (FTZ) BBK akan menjadi menu utama dalam pembahasan mengenai kerjasama ekonomi antara Singapura dengan BBK
"Salah satu caranya adalah dengan pengembangan FTZ BBK yang disinergikan dengan upaya dari Pemda untuk kembangkan KEK dengan insentifnya," bebernya.
Aria berharap setelah pertemuan tersebut diharapkan pemerintah mendapakan parameter dalam menciptakan kebijakan yang pro investasi.
"Peraturan yang baik seharusnya dapat memfasilitasi perkembangan investasi baik PMDN maupun PMA pada sektor-sektor unggulan," terangnya.
Mengenai perkembangan investasi di bidang IT atau biasa dikenal sebagai ekonomi digital, Aria mengatakan perkembangannya di Batam masih tahap awal.
"Namun potensi perkembangannya cukup besar baik untuk skala nasional maupun internasional. Perkembangannya perlu difasilitasi sehingga dapat membentuk klaster yang mendapatkan dukungan pendanaan, teknologi dan SDM dari dalam dan luar negeri," pungkasnya.(jpnn)
