Proyek Rusunawa Pemprov Jalan di Tempat
KOLAKAPOS, Makassar--Proyek pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) di areal belakang kantor Gubernur Sulsel, terkesan jalan di tempat. Sebab untuk merealisasikan itu, pemprov harus menyiapkan lahan sekitar 10 hektare.
Sejak rencana itu digagas tahun 2012, hingga saat ini, belum ada perkembangan yang cukup signifikan. Malah, dikhawatirkan proyek itu akan sebatas rencana saja seiring dengan semakin dekatnya masa jabatan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo berakhir.
Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Latif menjelaskan, sampai hari ini, pemprov masih melakukan pendataan lahan yang akan dibebaskan. Selain itu, melakukan perencanaan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan.
“Masih pendataan lahan dan tentu semua harus melalui proses, ” ungkap Abdul Latif.
Dia melanjutkan, tahun 2017 ini masih berputar soal lahan. Belum ada aktifitas fisik yang akan dilakukan. Sehingga dipastikan untuk merealisasikan rencana ini, masih butuh proses yang cukup lama.
“Tahun ini masih berputar soal lahan belum ada fisik. Mudah mudahan tahun depan sudah ada fisik, tahun ini untuk lahan juga belum cukup sebenarnya. Apakah ini akan dilanjutkan program ini nanti dilihat di 2018. Masih agak lama prosesnya,” ungkapnya.
Terkait kepastian apakah proyek ini akan tetap dilanjutkan walaupun Syahrul tidak lagi menjabat sebagai gubernur, Abdul Latif mengatakan, pihaknya tidak tahu secara pasti. Namun paling tidak, program ini sudah ada.
“Kita tidak tahu ke depannya, paling tidak ini program. Kita tak bisa mengatakan ini harus dilakukan. Sebab gubernur selanjutnya pasti juga punya RPJMD,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, rencana menghadirkan rusunawa di areal belakang kantor gubernur masih terus berproses. Cuma saat ini, pihaknya masih memforsir penyelesaian rusunawa yang ada di Baddoka.
“Rusunawa sementara terforsir yang di Baddoka. Jadi itu dulu yang kita rampungkan,” ujarnya.
Namun dia menegaskan jika rusunawa di areal belakang kantor gubernur akan tetap jalan. Proses pembangunannya juga dinilai cukup mudah. Begitu selesai persoalan pembebasan lahan, pembangunan fisik langsung digenjot.
Dia melanjutkan, perumahan pegawai harus menjadi bagian yang mendapat perhatian dam fasilitasi pemerintah. Karena jika berhasil diwujudkan, untuk pertama kalinya di Indonesia, pemerintah provinsi berhasil menyiapkan sarana perumahan untuk pegawainya.
Untuk pembebasan lahan seluas 10 hektare, tahun ini, pemprov mempersiapkan anggaran sekitar Rp20 hingga Rp30 miliar dengan estimasi harga saat ini sekitar Rp300 hingga Rp400 ribu per meter persegi.
Diperkirakan untuk membebaskan seluruh lahan yang akan digunakan, dibutuhkan anggaran sekitar Rp57 miliar. Pembebasannya akan dilakukan secara bertahap.
Rencananya, di atas lahan di belakang Kantor Gubernur Sulsel itu, akan dibangun dua twin blok rusunawa.
Rencana ini sebenarnya sudah diwacanakan sejak 2012, namun baru akan direalisasikan.
Dari perhitungan 2012 lalu, untuk 10 hektare, dibutuhkan anggaran pembebasan sebesar Rp30 miliar. Tetapi anggaran tersebut dipastikan naik, seiring kenaikan harga lahan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Andi Bakti Haruni, mengatakan, pihaknya menunggu penyelesaian pembebasan lahan dulu untuk bisa masuk dalam proses pengerjaan fisik. Pada dasarnya, tidak ada persoalan untuk memulai proses pembangunan sepanjang dananya di back up. Apalagi master plan rusunawa tersebut sudah ada. Tinggal merancang detail engineering design (DED). (fajar)
