Pembagian Kios di Bombana Menuai Masalah

KOLAKAPOS, Kendari--Revitalisasi Pasar Sentral Boepinang, kecamatan Poleang kelurahan Boepinang, kabupaten Bombana, Sultra menuai polemik. Dikarenakan jumlah kios sebelum pembongkaran lebih banyak dibandingkan jumlah kios setelah pembangunan atau jumlah kiosnya tidak cukup. Menyikapi hal tersebut pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bombona melakukan rapat koordinasi atau Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Perindakop dalam hal ini dinas terkait yang membidangi masalah revitalisasi pasar sentral Boepinang tersebut. Yang sebelumnya, para pedagang, DPRD Bombana dan Dinas Perindakop melakukan rapat, namun sampai hari ini belum ada titik terang, sehingga pembagian kios tersebut yang baru dibangun masih terkatung katung, atau masih menuai masalah. Salah seorang pedagang yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, rapat terakhir pihak DPRD Kabupaten Bombana dan Dinas Perindakop menghasilkan keputusan yakni, jumlah kios yang awalnya digunakan oleh pedagang pasar berjumlah 8 kios akan dikurangi menjadi 4 kios, 4 kios menjadi 2 kios & 2 kios menjadi 1 kios. "Kami sebagai pedagang menerima keputusan tersebut, karena kami juga untuk membiayai kehidupan rumah tangga hanya dengan berjualan di pasar ini, (Pasar Sentral, red)," ucapnya. Selasa, (05/09). Setelah akan dieksekusi oleh dinas Perindakop lanjutnya, ternyata sebagian pedagang tidak terima karena ada perlakuan yang tidak sama atau tidak adil dengan pedagang lainnya. "Ditemukan beberapa pedagang yang memiliki kios lebih dari satu memasukan nama yang berbeda sehingga kios yang mereka peroleh tetap pada porsi sebelum pembongkaran sementara pedagang yang lainnya hanya mendapatkan satu kios saja, karena tidak mendapatkan informasi teknis pencatatan yang demikian," tambah pria yang tidak ingin diketahui identitasnya. Pria yang berusia 35 tahun itu menjelaskan, polemik yang berlarut-larut tersebut diduga pembangunan pasar sentral Boepinang mengalami kekurangan anggaran, sehingga pihak dinas perindakop meminta kontraktor tersebut untuk menambah anggarannya, namun kontraktor mendapatkan konpensasi, yakni dengan memiliki beberapa kios. "Kami sangat meyangkan hal itu, sementara pegadagang yang lainnya kasian tidak mendapatkan kios seperti sebelum pembokaran," jelasnya dengan nada kesal. Hal itu diketahui lanjutnya, setelah hasil dari penelusuran daftar tunggu bagi pedagang yang masih kekurangan kios, dan itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara pihak DPRD dan Dinas Perindakop, sehingga kasus tersebut tidak kunjung clear atau selesai. "Itu tidak selesai karena ada oknum yang menuntut, yang mengatasnamakan pemilik lahan agar mendapatkan beberapa kios, sementara pedagang pasar yang lainnya tidak mendapatkan kios sesuai jumlah kios yang ditempati sebelum pembongkaran," jelasnya. Untuk diketahui jumlah kios yang sudah dibangun itu, tidak cukup untuk para pedagang sementara kios tersebut diperuntukan juga kepada pihak kontraktor dengan pihak oknum pemilik lahan. Dan kemudian hingga hari kasus tersebut belum juga selesai, sementara pembangunannya sudah lama dianggap tuntas, sebelum bulan Juni 2017. (P2/hen)