Kader Golkar Demo, Tolak Keputusan DPP Calonkan Ali Mazi

  • Bagikan
KOLAKAPOS, Kendari--Kader partai Golongan Karya (Golkar) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra). Massa aksi menolak jika Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengusulkan Ali Mazi tampil di pemilihan Gubernur Sultra. Ali Mazi itu bukan kader Golkar yang membesarkan partai Golkar. Jika DPP memaksa tetap mengusung Ali Mazi maka pihaknya mengancam tidak akan membantu Ali Mazi dalam hal membantu mancarikan suara untuk memenangkannya di Pilgub nanti. Hal ini disampaikan Ketua AMPG Muna Laode Agus, pihaknya melakukan unjuk rasa, karena kecewa dengan surat rekomendasi yang beredar, bahwa Golkar mengusulkan nama Ali Mazi sementara bukan orang partai. Ketua Harian DPD I Golkar Sultra Imam Alghozali seusai demo mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi kader Golkar yang melakukan demo hari ini, karena para demonstran sangat perhatian dengan partai Golkar. "Kami sudah melakukan musyawarah dengan seluruh Ketua DPD Kabupaten, dan kami akan bertemu dengan pihak DPP untuk menanggapi demo yang dilakukan ini, dan kami akan mengawal itu sampai selesai," ucapnya saat di temui di kantor Golkar. Kamis, (12/10) siang. Sesuai dengan keputusan rapat tiga nama yang diusulkan partai golkar dan itu sesuai dengan permintaan kader golkar, yakni Rusman Emba, Tina Nur Alam, dan Ir. Asrun, dan tiga nama tersebut sudah mengikuti semua prosedur dan mekanismenya. "Jadi, wajar kalau kami marah jika mengusulkan Ali Mazi sementara tidak pernah melakukan komunikasi dengan kami," tambah Imam sapaan akrabnya. Lebih lanjut, pihaknya menilai Ali Mazi tidak beretika, sementara tidak pernah melakukan komunikasi dengan kader Golkar dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi. "Pak Ali Mazi ini terkesan tidak punya etika atau harga diri, dan pak Ali Mazi tdk melakukan komunikasi dengan kami, kami juga akan mencarikan suara untuk memenangkan pilgub nanti," ucapnya. Selain itu Imam Alghozali menjelaskan, surat rekomendasi pihaknya belum pernah mendapatkan surat itu. Partai golkar itu besar tentu menjalankan mekanisme dan legalitas yang ada. "Surat itu diperuntukan kepada kami, dan kami belum menerima surat rekomendasi itu. Kami belum terima kok orang lain sdh terima. Surat itu sifatnya rahasia kami dapat baru mereka, dan itu tidak boleh diekspos di media. Jadi, kalau kita bicara andai andai surat tersebut belum final karena kami belum mendapatkan surat tersebut," jelas Imam. Imam menuturkan, jika DPP memaksa tetap akan mengusulkan Ali Mazi, pihaknya akan loyal, tapi dampaknya jangan disalahkan kalau nantinya kalah. "Contohnya saat pemilihan walikota pasangan Abdul Razak dan Haris Surahman yang itu tidak kami usulkan, yang kami mau Muzakir Mustafa, dan kami yakin akan menang, namun dipaksakan. Sehingga pemilihan walikota kemarin hanya saya dan sebagian kecil pengurus yang bergerak. Kalau ini terjadi kembali, kasian calonnya dan partai golkar kalah, kalah dan kalah terus kasian golkarnya karena tidak sesuai dengan administrasi dibawah. Untuk itu DPP kami mohon dengarkanlah suara kami ini, karena sudah berapa kali terbukti kita kalah saat konteks pemilihan jika tidak mendengar kami," tutupnya. (P2/hen)
  • Bagikan

Exit mobile version