Mendagri Perintahkan Semua Daerah Buka Posko Cetak e-KTP

KOLAKAPOS, Palopo--Menteri Tjahjo Kumolo memerintahkan semua daerah membuat posko cetak e-KTP. Sabtu Minggu harus dibuka untuk mengejar supaya akhir tahun selesai agar tidak menganggu data untuk pilkada, pileg, dan pilpres tahun depan. Di Kota Palopo, posko e-KTP sudah ada. Kata kadisnya dari dulu buka. ”Sebenarnya, untuk posko cetak e-KTP sesungguhnya telah dilakukan sejak dulu. Untuk posko utama saat ini yakni berada di kantor dukcapil Palopo,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, Akram Riza, kepada Palopo Pos, Minggu, kemarin. Saat ini, lanjut dia, pihaknya menyiapkan tiga mesin cetak dan tujuh ribuan blanko. Untuk perekaman hingga pencetakan itu dilakukan di kantor dukcapil. “Kemarin kita datangkan empat ribu blanko kemudian terpakai tiga ribuan. Jumat 20 oktober, lalu, kita juga diberikan kemendagri 6 ribu blanko. Jika perekaman dan pencetakan di Posko utama agak kerepotan, tidak menutup kemungkinan kita buka posko-posko lainnya,” terangnya. Perintah mendagri Tjahjo Kumolo untuk membuka posko cetak e-KTP dianggap penting karena hampir semua daerah di Indonesia mau pilkada tahun depan. Ia berharap perekaman e-KTP rampung sampai akhir tahun. ”Semua daerah harus membuat posko cetak e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik seperti yang dilakukan pemerintah pusat,” ujarnya. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah membuka posko cetak e-KTP di Pameran Nusantara Expo 2017 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. “Sudah, Sabtu dan Minggu kami buka gratis, tengantung daerah juga,” kata Tjahjo usai ikut rapat membahas Perppu Ormas di gedung DPR, Jakarta, Jumat 20 Oktober 2017. Tjahjo menambahkan, selain semua daerah membuka diri, masyarakat juga harus bersikap proaktif. Menurut Tjahjo, blanko e-KTP yang ada di pemerintahan pusat, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. “Kita tidak mau menganggu data untuk pilkada, pileg, dan pilpres tahun depan,” ujarnya. Mantan Sekjen PDI Perjuangan itu mengakui memang masih ada sekitar satu jutaan KTP yang ganda. Artinya, satu orang punya dua KTP, pindah alamat kemudian belum melapor lagi. Selain itu, ada yang sudah meninggal tapi masih punya nomor identitas. Ada pula yang bertugas atau sekolah di luar negeri. Di kota besar ada juga rumah beberapa penduduk di area perumahan mewah belum mau melaporkan. “Jadi kan tidak mungkin door to door,” katanya. (fajar)