Pemkab Konawe Salurkan 10.000 Kartu BPJS Ketenagakerjaan

KOLAKAPOS, Unaaha--Pemkab Konawe kembali melaunching jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat non Aparatur Sipil Negara (non ASN), jaminan kesehatan berupa BPJS ketenagakerjaan ini diberikan kepada tenaga honorer daerah termasuk para perangkat desa se kabupaten Konawe. Kegiatan launching yang dilaksanakan di gedung Wekoila ini dihadiri pihak Bank Sulawesi Tenggara (Sultra). Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa dalam kegiatan launching BPJS ketenagakerjaan non ASN ini menyampaikan, bahwa jaminan kesehatan ini murni dianggarkan dari pemerintah daerah Konawe, hal ini sesuai misi Pemkab Konawe dalam bidang kesehatan, seperti di tahun 2017 Pemkab Konawe telah menyalurkan BPJS kesehatan, yang dikemas dalam Kartu Sehat Konawe ke warga Konawe sebanyak 27 ribu keping, dan tahun 2018 ini Pemkab Konawe kembali menyalurkan sekitar 2000 keping kartu jaminan kesehatanan ke masyarakat Konawe, dengan total keseluruhan mencapai 29 ribu penerima. Masih di tahun ini, Pemkab Konawe kembali meluncurkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 3.114 orang non ASN lingkup Pemkab Konawe dan 5.346 orang penerima bagi para aparat desa dan kepala desa se Kabupaten Konawe. "Pemerintah daerah berkomitmen memberikan jaminan dan perlindungan kepada seluruh masyarakat Konawe secara bertahap dari tahun ke tahun, sehingga diharapkan dalam kurun waktu lima tahun seluruh masyarakat Konawe sudah mendapat jaminan perlindungan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan dari Pemda," kata Kery, Selasa (23/1). Lanjut Kery, misi kesehatan Pemkab Konawe tidak hanya diberikan melalui jaminan kesehatan saja, contoh mencolok yang dilakukan daerah yakni dengan membangun Rumah Sakit type C+ di Konawe, ini merupakan cara strategi pemerintah daerah Konawe dalam menangani permasalahan kesehatan di Konawe, dalam hal penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Selain itu, rumah sakit ini akan menjadi salah satu rumah sakit rujukan di Sultra ke depan. "Semua ini kami lakukan semata-mata untuk masyarakat Konawe yang lebih baik, seperti pendekatan pelayanan ke masyarakat dengan program satu desa satu perawat, jaminan kesehatan kerja dan kematian bagi pekerja informal yang berisiko tinggi seperti tukang ojek dan sopir dan memberikan makanan tambahan bagi anak-anak Sekolah Dasar," ucap Kery.(m4/b)