Tangkal Radikalisme, Pemda dan Polres Konsel Gelar  FGD

KOLAKAPOS, Andoolo--Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), bersama Kepolisian Resort (Polres) Konsel menggelar Focus Group Discussion (FGD), yang di hadiri Wakil Bupati Konsel Dr. Arsalim Arifin, Kapolres Konsel AKBP Hamka Mappaita, SH, Kasubsatgas Kemitraan Kompol Ares Lakalau yang mewakili Dirbinmas Polda Sultra, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Konsel, Ir. Agusalim, M.Si, Senin (5/3). Forum FGD di laksanakan dengan mengangkat tema "Menangkal Faham Radikalisme, Intoleransi dan Anti Pancasila Untuk Menjaga Keberagaman dan Kebhinekaan Bangsa Indonesia Demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia" yang juga di hadiri para tokoh Adat, Masyarakat, Agama, dan Tokoh Pemuda se-Konsel. Dalam sambutannya, Wabup Konsel H. Arsalim Arifin menyampaikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di bangun, karena kemajukan masyarakat kita dengan suatu kesadaran kolektif untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan yang di tuangkan dalam Pancasila dan UUD 45. "Sehingga menjadi landasan dan pedoman kita dalam bermasyarakat dan bernegara, begitupun daerah Konsel memiliki masyarakat heterogen dan majemuk, yang di tuntut untuk mengedepankan sifat toleransi dan siap menolak setiap faham yang tidak sejalan dengan yang telah di tetapkan NKRI," jelasnya. Lanjutnya, patut di syukuri berkat mengutamakan sifat toleransi, 14 tahun Konsel berdiri secara otonom, hingga kini masih dalam katergori kondisi aman dan terkendali. Tanpa ada konflik yang berat, tapi tetap waspadai timbulnya faham intoleran dan radikalisme, ini juga karena kesadaran masyarakat dan juga antisipasi dari pihak Pemda, Kepolisian dan TNI dalam menyikapi masalah dengan tepat, baik secara vertikal maupun horisontal. "Tidak bisa kita pungkiri, jika tantangan kita saat ini cukup berat yakni bagaimana menjaga dan merawat kemajukan dan persatuan di tengah derasnya arus globalisasi yang melanda, serta timbulnya perang tanpa wujud (Proxy War), seperti munculnya faham radikalisme dan berita hoax untuk memecah belah NKRI yang di sebarkan melalui Medsos," paparnya. Tempat yang sama, Kapolres Konsel, AKBP Hamka Mappaita, SH menyampaikan bahwa, dalam upaya menangkal dan perang terhadap Intoleransi, faham Radikalisme, Berita Bohong (Hoax) serta Terorisme tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak aparat keamanan di negeri ini. "Namun harus terlibat seluruh pihak, yang masih menginginkan tegaknya NKRI dan masih mau menerima pluraslisme yang ada. Dimana Pemda merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas pembentukan pola pikir, mental masyarakat terutama kaum muda sehingga tidak mudah di pengaruhi oleh para aktor-aktor teroris, ini sangatlah berkaitan dengan kemampuan Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pendidikan yang merata," terangnya. Selain itu kata dia, peran tokoh agama atas umat yang dipimpin, karena sering terjadi aktor teroris memasukkan ajarannya dengan menyamarkan ajaran agama, dan peran tokoh masyarakat harus lebih tegas dan kreatif, secara periodik mengecek warga yang ada di masyarakatnya dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bahwa pelaku teror harus di tindak tegas karena tidak jarang pelaku kejahatan menyembunyikan dirinya di tengah masyarakat. "Juga peran Local Strongman dengan modal sosial harus mampu mengendalikan massanya, dengan melawan secara tegas intolenransi, faham radikalisme dan para terorisme serta peran keluarga agar anggota keluarganya tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif tersebut," tutur Kapolres. (k5/b)