Teguh Minta BKKP Pahami Tupoksi Masing-masing

KOLAKAPOS, Kendari--Pj.Gubernur Sulawesi Tenggara, Teguh Setyabudi mengharapkan Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik (BKKP) baik di provinsi maupun kabupaten kota hendakanya memahami tupoksi masing-masing di daerah dalam hal membangun kerja sama yang baik dan saling menguntungkan. "Yang namanya kerja sama, tentu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan melakukan koordinasi dan pelayanan administratif tentang aspek kerja sama, baik dalam negeri, kerja sama luar negeri maupun antarlembaga dan organisasi lainnya," kata Pj Gubernur Sultra, saat membuka Rakor Kerjasama Daerah Provinsi Sultra 2018 di Kendari, Selasa. Menurut dia, dengan tugas pokok biro kerja sama yang di bawah Sekda Provinsi Sultra maupun di kabupaten kota, personal adalah orang-orang yang harus menguasai kompetensi daerah, baik hubungan antarapemerintah provinsi dan kabupaten kota maupun antara pemerintah provinsi dan pusat dan juga hubungan ke luar negeri. "Bagaimana seorang pejabat yang ditempatkan di biro kerja sama, akan melakukan hubungan ke luar negeri bila tidak memiliki sumber daya manisia (SDM) yang cukup utamanya mampu menguasai bahasa asing, begitupun di daerah harus memahami aturan serta penguasaan undang-undang terkait tupoksi pemerintahan," ujar gubernur. Ia mengatakan, kerja sama yang spesifik yang harus dipahami semua pihak adalah bagaiman percepatan pembangunan yang efisien dan efektivitas pembangunan Sultra melalui penyelenggaraan kerja sama daerah dalam penyebarluasan informasi secara global. Tugas dan fungsi dari Biro Kerjasama dan Komunikasi Publkik (BKKP) daerah mempunyai tugas yang cukup strategis dimana harus mampu membuat program peningkatan kerja sama antara pemerintahan di daerah, dan mampu merancang penyusunan sistem informasi terpusat terkait potensi daerah yang dapat dikerjasamakan dengan outputnya berupa website BKKP maupun peta potensi daerah tersebut. "Saya berharap, dengan melalui rakor kerja sama daerah se provinsi dapat melahirkan kebijakan strategis untuk dijadikan pedoman bagi terciptanya program pembangunan yang berkesinambungan serta melahirkan peluang investasi bagi daerah," ujaranya. Rakor yang berlangsung selama sehari itu diikuti sebanyak 75 orang peserta dari provinsi dan kabupaten kota dengan melibatkan nara sumber dari Kepala Bidang Kerja Sama Antara Negara Pusat Fasilitas Kerjasama Sekjen Kemendagri, M Arief Hidayat dan Pj Sekda Provinsi Sultra Hj Isma.(p/hen)