Yusran Silondae : Semua Pihak Harus Terlibat

KOLAKAPOS, Kendari--Memasuki masa tenan ,Ketua komisi I Anggota DPD RI Drs. H. Yusran A. Silondae, M.Si melakukan pertemuan atau kunjungan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Dalam kunjungannya tersebut mantan Pj Gubernur Sultra itu menyampaikan beberapa hal terkait penyelenggaraan pilkada, diantaranya, pada prinsipnya kehadirinya dirinya di KPU Sultra adalah untuk memastikan bahwa seluruh tahapan tahapan penyelenggaraan pilkada serentak dapat terlaksana dengan baik. Dan apabila terdapat hambatan yang bersifat politis dan kebijakan maka pihaknya akan segera mengantisipasi untuk dicarikan jalan keluarnya yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan konstitusi kepada DPD RI. Pengawasan terhadapa pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak 2018 kata Yusran, dilakukan oleh komite I anggota DPD RI merupakan bentuk komitmen dalam menjaga pelaksanaan demokrasi lokal yang sesuai dengan ketentuan UU dalam meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Bukan hanya itu, Yusran Silondae juga menyampaikan, bahwa pilkada Serentak menjadi pilihan yang strategis, setidaknya ada 3 (tiga) alasan penting rasionalitasnya yakni, pertama, Pilkada Serentak sebagai bagian upaya memperkuat efektivitas sistem presidensial, kedua, pertimbangan kaidah efisiensi dan efektivitas pembiayaan penyelenggaraan Pilkada dan ketiga, ikhtiar dari penataan siklus penyelanggaraan Pemilu. Oleh karena itu lanjutnya, dalam pandangan DPD RI, Pilkada Serentak merupakan bagian dari ikhtiar dalam membangun sistem demokrasi yang stabil dan matang. Atas pertimbangan tersebut, maka proses pemilihan Kepala Daerah merupakan momentum untuk membangun daerah melalui pemilihan Kepala Daerah yang berintegritas dan berkualitas. Saat ditemui seusai melakukan kunjungan ketua komite I anggota DPD RI Drs. H. Yusran A. Silondae, M.Si membenarkan hal tersebut, karena pengawalan proses pemilihan kepala daerah sangat perlu, karena kemajuaj suatu daerah akan ditentukan besok, atau tergantung pada pemimpinnya. "Partisipasi masyarakat menjadi penting karena masyarakat sendiri yang akan menentukan siapa yang akan layak untuk memimpin daerahnya sendiri. Begitupun dengan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses yang sedang berlangsung saat ini," urainya. Selasa, (26/06). Ia berharap, dalam pemilihan akan digelar besok, ASN bisa lebih netral dan menjaga sistim demokrasi agar berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, agar sistim demokrasi yang berjalan dengan baik sesuai dengan harapan bersama dan cita-cita luhur bangsa ini, maka harus ada perubahan yang masif baik di tingkat pemangku kebijakan seperti gubenur, bupati atau pejabat lainnya untuk tetap menjaga sikap dan perilaku yang berpotensi tidak netral, maupun ditingkat akar rumput agar masyarakat memilih berdasarkan akal sehat dan hati nurani dengan penuh kebebasan. (P2/hen)