Dinsos Kolaka Bantah Tudingan Tutup Mata Terhadap Penderitaan Warga

  • Bagikan
Kepala seksi (Kasi) Bantuan Pengelolaan, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Darwis

KOLAKAPOS, Kolaka -- Dinas sosisal Kolaka membantah tudingan, jika pihaknya tutup mata terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sebab pihaknya selalu proaktif dalam membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan sehingga tudingan salah satu warga dianggap keliru. Karena berdasrkan data, warga yang mengaku belum pernah mendapatkan bantuan dari Dinas sosial sudah tercatat telah mendapatkan salah satu program bantuan dari pemerintah. Hal ini diungkapkan Kadis Sosial Mustajab melalui Kepala seksi (Kasi) Bantuan Pengelolaan, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Darwis.

" Kami tegaskan bahwa warga yang lumpuh di Desa Pelambua sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, melalui Dinsos karena setelah kita cek datanya memang ada dia warga tersebut sudah tercatat mendapat bantuan, berupa kartu Indonesia Sehat atau KIS, " ungkap Darwis saat ditemui media ini, Senin (11/2).

Menurut Darwis, program bantuan dari pemerintah ada beberapa macam bentuk, ada yang bentuk fisik atau barang ada juga bantuan yang berbentuk jaminan. Sehingga terkadang masyarakat tidak paham bahwa bantuan yang diberikan dianggap bukan sebagai bantuan karena tidak berbentuk seperti barang.

" Bantuan sosial ada beberapa macam ada bentuk Fisik dan bentuk jaminan kalau bentuk fisik jenis bantuannya seperti bantuan bedah rumah dan bantuan peralatan, sedangkan bantuan yang bentuknya jaminan itu seperti kartu KIS dan PKH, hanya terkadang warga anggap bantuan yang bentuk jaminan itu bukan bantuan, " jelasnya.

Apalagi kata Darwis, Dinas Sosisal selalu merespon jika ada laporan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Hanya saja terkadang pemerintah desa atau kelurahan tidak proaktif dalam memfasilitasi warganya yang membutuhkan.

" Kami disini ketika ada laporan akan langsung turun cek kelapangan dan memberikan bantuan jika memang warga betul-betul membutuhkan. Yang penting identitas kependudukannya jelas pasti akan dibantu meski tidak secara keseluruhan. Dan yang terpenting juga pemerintah desanya yang harus proaktif melakukan pendataan kepada warganya yang belum mendapatkan bantuan, sehingga kami tahu warga mana saja yang belum mendapatkan bantuan, " tutupnya. (K9/c/hen)

  • Bagikan

Exit mobile version