KOLAKAPOS, Andoolo -- Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi, menyerahkan sertifikat tanah gratis kepada warga Sultra di Gedung Olahraga Bahteramas Kendari, Sabtu (2/3).
Pada penyerahan itu dihadiri 17 Bupati/Walikota se Sultra, satu diantaranya Bupati Konawe Selatan (Konsel) H. Surunuddin Dangga, juga turut serta menyerahkan 375 sertifikat tanah gratis kepada warga Konsel, dengan rincian 275 untuk warga Kecamatan Konda dan 100 bagi warga Kecamatan Ranomeeto. Presiden RI Jokowi dalam kesempatan tersebut, usai menyerahkan sertifikat ke 12 Kab/Kota perwakilan lainnya, menjelaskan bahwa sertifikat yang diberikan secara gratis, selain merupakan tanda bukti hak hukum atas tanah, juga untuk mencegah sengketa tanah yang timbul baik antara warga maupun pemerintah, akibat lahan yang belum memiliki sertifikat.
"Masalah ini selalu saya dengar saat berkunjung ke daerah-daerah, sehingga saya memutuskan pemberian sertifikat dipercepat. Tahun 2018 telah terealisasi 9,4 juta sertifikat dari target 7 juta dan target tahun ini sebanyak 9 juta yang harus tersertifikat, olehnya itu saya perintahkan kepada BPN agar program ini dipercepat dengan tujuan menyelesaikan 126 juta tanah se- Indonesia sebelum tahun 2025," tandasnya. Ia juga menitip pesan kepada para penerima sertifikat agar menjaga sebaik-baiknya aset tersebut, adapun jika ingin memanfaatkan sebagai agunan usaha sekiranya menghitung terlebih dahulu kemampuan dan kondisi usaha, apakah dapat menunjang pembayaran cicilan nantinya.
Di tempat yang sama, Bupati Konsel H. Surunuddin Dangga dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih dan apresiasi, atas perhatian Presiden RI kepada masyarakat di daerah Konsel dengan membagi-bagikan sertifikat tanah secara cuma-cuma, yang menurutnya merupakan salah satu bukti kepedulian dan kinerja positif seorang pemimpin yang didambakan khalayak umum.
"Kita berharap, agar program keagrariaan seperti ini bisa terus berlanjut dan ditingkatkan jumlah penerimanya, yang juga sejalan dengan program kerja Pemda yang tertuang dalam RPJMD yakni mewujudkan masyarakat sejahtera, yang asetnya aman dan memiliki kekuatan hukum sehingga terhindar dari sengketa agraria kedepan. Serta tanda bukti yang memiliki nilai yang dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha untuk menopang perekonomian warga," jelasnya.
Selain itu, lanjut Surunuddin, pihaknya juga berharap mendapat dukungan penuh pada aspek pembangunan lainnya, utamanya prioritas percepatan pembangunan infrastruktur sebagai bagian untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat hingga ke pelosok Desa sekalipun, menuju terwujudnya Desa Maju Konsel Hebat.
Sedangkan, Sekjen Kementrian ATR BPN Himawan mengatakan bahwa secara keseluruhan ada 2.010 setifikat yang diserahkan kepada warga Sultra, yang merupakan program reformasi agraria untuk masyarakat, agar mendapatkan kepastian hukum pada setiap bidang tanah yang ada diseluruh Indonesia, yang akan diselesaikan pemetaan dan sertifikasinya sebelum tahun 2025, dengan dukungan penuh Pemerintah Daerah bersama Badan Pertanahan Nasional di masing-masing wilayah kerja.
"Tentu dibarengi dengan peningkatkan pelayanan disemua lini, sehingga jika ada kekeliruan atau sesuatu hal yang menghambat setiap warga dapat menghubungi langsung Kepala Pertanahan atau Kantor BPN, tanpa ragu untuk dibantu pemecahan solusinya termasuk pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang perekonomian," ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada Presiden dan Ibu Negara beserta rombongan di Bumi Anoa, sembari berdoa keselamatan dan kesehatan bagi keduanya agar dapat terus bekerja dan berkarya demi masa depan bangsa yang lebih baik.
"kita semua berharap semoga kehadiran bersama rombongan dapat memberi berkah dan semangat baru bagi masyarakat Sultra, yang kaya akan potensi SDA dan SDM yang nantinya terus bekerja dan bersaing dengan Provinsi lain di Indonesia," tukasnya.
Untuk diketahui, acara penyerahan ini turut dihadiri dan disaksikan Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen Surawahadi, Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN RI Himawan Arif S, Wakil Gubernur Lukman Abunawas, Kapolda Sultra Brigjen Pol Iriyanto, serta Kepala Kantor Pertanahan se-Sultra. (k5/a)
