Penetapan Komisoner KPU Kolaka dan Kolaka Timur
KOLAKAPOS, Kolaka -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat telah menetapkan hasil seleksi komisioner KPU Kolaka dan Kolaka Timur. Keputusan itu dianggap riskan karena hasil seleksi tengah digugat karena dianggap bermasalah. Mantan ketua KPU Sultra, yang kini ketua presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI), menilai penetapan tersebut menjadi tidak kredibel karena masih dalam proses gugatan.
Melalui sambungan teleponnya, Hidayatullah mengatakan keputusan KPU pusat itu dapat menciderai kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu itu. "Jadi kalau saya menilainya hasil seleksi itu tidak kredibel ditengah kasus hukum yang sementara berproses, seperti kita ketahui sebelumnya kan timselnya sudah dilaporkan karena ada kasus suap dan bocor soal," papar Hidayatullah, (5/3).
Bahkan ia turut menyangsikan integritas para komisioner yang lahir dari proses tak sempurna untuk menjalankan Pemilu yang demokratis. "Ini soal kepercayaan publik, bagaimana bisa nantinya mereka dipercaya menyelenggarakan pemilu yang demokratis kalau saat awal seleksi saja sudah bermasalah, ini sebenarnya pentingnya. Jadi KPU RI jelas melahirkan komisioner Kabupaten yang tidak memiliki integritas dan kepercayaan publik, jadi pemilu di Kolaka dan Kolaka timur nanti juga pasti dipertanyakan," tutur Hidayat.
KPU RI menurut mantan ketua KNPI Sultra ini, harusnya memulai seleksi yang baru lagi, bukan malah melanjutkan seleksi yang sudah bermasalah dari awal. "Harusnya dimulai dari awal saja, bikin seleksi yang baru, ini yang dikesampingkan KPU RI, mungkin mereka hanya berpikir masalah waktu, padahal intinya kita mau lahirkan komisioner yang bersih dan kredibel," ucap Hidayatullah. Karenanya, ia meminta semua pihak mengawasi Pemilu di Kolaka dan Kolaka Timur, agar tercipta Pemilu yang jujur dan demokratis.
Sementara itu mantan Ketua KPU Kolaka , Nur Ali yang dihubungi terkait hasil seleksi itu dirinya menyatakan legowo meski hanya berada pada ranking tujuh. "Intinya saya legowo menerima semua keputusan KPU RI, tentu ini sudah dipikirkan dengan matang oleh pak Arif Budiman (ketua KPU RI) dan kawan-kawan," kata Nur Ali. (mir/b)
