KOLAKAPOS, Kolaka -- Usaha yang tidak mengenal lelah dan penuh perjuangan demi mewujudkan Kolaka yang maju dan berkembang dibuktikan pemerintah daerah (Pemda) Kolaka. Pasalnya Pemda Kolaka melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kolaka mampu meraih program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh dengan total bantuan yang bersumber dari Bank Dunia sebesar Rp 25 Miliar yang akan segera dilaksanakan pada bulan April mendatang.
" Alhamdulilah tahun ini Kolaka mendapatkan bantuan dari bank dunia melalui program Kotaku sebesar Rp 25 Miliar, " ungkap Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kolaka H. Andi Abbas saat ditemui media ini, Selasa (26/3).
Menurutnya, program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.
" Jadi program Kotaku ini atau kota tanpa kumuh pada dasarnya penjabaran dari pemerintah yang masuk dalam program 100-0-100 artinya seratus persen tercapai akses air minum, kemudian nol persen kawasan kumuh dan seratus persen perolehan sanitasi, " jelasnya.
H Andi Abbas menjelaskan khusus untuk program Kotaku ini pemerintah berharap ditahun 2019 di RPJMN pertama di pemerintahan ini diharapkan berhasil nol persen kawasan kumuh diseluruh wilayah Indonesia. Namun demikian pada kenyataannya untuk mencapai nol persen di republik ini ternyata itu tidak mudah sehingga ditahun 2019 ini pemerintah mempunyai program baru namanya program kotaku skala kawasan disamping program kotaku yang sudah berjalan selama ini diskala lingkungan atau disebut Badan keswadayaan masyarakat (BKM) yang dikerjakan oleh teman-teman BDI disetiap kelurahan.
Oleh karena itu, karena ini bukan hak dari pemerintah daerah untuk mendapatkan bantuan ini sehingga kami dari pemerintah daerah melalui Dinas perumahan dan kawasan pemukiman berjuang untuk mendapatkan program itu.
Sehingga untuk mendapatkan bantuan ini, tidaklah mudah dan dibutuhkan kerja keras serta keuletan dalam menyiapkan segala sesuatu yang menjadi persyaratan, sebab semua kabupaten dan kota se-Indonesia mengajukan untuk mendapatkan bantuan tersebut.
" Memang saya akui bahwa program ini betul-betul sangat selektif sebab dari awal Kolaka tidak masuk dalam lis hanya karena berkat perjuangan ini kita tidak pernah kenal menyerah kemudian seluruh persyaratannya kita penuhi. Seperti kita harus membuat master plan kotaku itu membutuhkan waktu dan biaya kemudian, kami juga harus melakukan beberapa pemaparan dipusat dalam hal ini melalui personil bank dunia dan juga melalui dari teman-teman di Kementrian PU PR. Dan Allhamdulilah dari sekian kali kita melakukan pemaparan sebanyak lima kali ternyata Kolaka ini masuk 16 besar untuk diseluruh Indonesia jadi di Sultra kami hanya berdua dengan kota Kendari yang saat ini masih berjuang untuk mendapatkan persetujuan dan kami kabupaten Kolaka minggu lalu telah dianggap memenuhi syarat dan disetujui oleh Kementrian PU PR dalam hal ini diwakili oleh kepala balai pemukiman minggu lalu juga kami sudah menyerahkan dokumen ke Satker untuk dilakukan tender, " akuhnya
Proses pelaksanaan kegiatan ini kata Abbas, memang tidak sama dengan skala lingkungan karena skala kawasan ini tidak dilaksanakan oleh masyarakat atau BKM sebab ini memang dilihat dari sisi kawasan lebih besar penanganannya sehingga kawasan itu lebih pada inter kelurahan dan waktu itu kita pilih kelurahan Kolakaasi dan kelurahan Sea karena memang dari data kekumuhan Kolakaasi dan Sea itu memang lokasi yang dianggap sangat besar kawasan kumuhnya sebanyak lebih dari 20 hektar dari kelurahan tersebut.
Melali program kotaku dirinya berharap dengan program ini kawasan kumuh yang ada diwilayah Kolaka khususnya di kelurahan Sea dan Kolakasi itu akan tertangani dengan baik dengan dilaksanakannya berbagai macam program seperti pengaspalan jalan lingkungan, perbaikan drainase, penyediaan fasilitas persampahan, air bersih, ruang terbuka hijau kesemua itu dianggap infrastruktur yang dianggap berpengaruh terhadap kawasan ini. Sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait genangan air ketika musim penghujan akibat saluran draenase yang tersumbat.
" Insya allah Kolakaasi dan Sea dengan turunnya program ini akan berubah sangat besar oleh karena kita dalam berjuang melakukan segala daya upaya kita sehingga Kolaka bisa tembus dengan anggaran 25 miliar rupiah dan telah disetujui. Dalam minggu ini akan ditenderkan secara nasional. Karena dananya ini dari bank dunia bukan APBN makanya sangat selektif terbuka untuk umum kepada seluruh kontraktor yang memenuhi syarat dan itu dilaksanakan oleh Satker provinsi bukan Pemda. Pemda hanya mengusul dan menerima manfaatnya, " harapnya (K9/c/hen).
