KOLAKAPOS, Kolaka -- Pasca keputusan KPU Kabupaten Kolaka akan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 TPS di Kabupaten Kolaka, sebagian warga Kolaka menilai rawan terjadinya Politik Uang. Bahkan di media sosial pun ramai diperbincangkan. "TPS yang terkena PSU dibanderol 1.5 jt/ suara. Naik 1000% dari harga normal," begitu status FB Arsy warga Kolaka. Bahkan beberapa diantaranya memastikan Politik Uang pasti akan dilakukan oknum caleg. "Yang paling rawan itu di tiga TPS yang ada pilcelg DPRD-nya, apalagi caleg yang memilki selisih suara yang sedikit," kata Ashar warga. Kolaka. Terkait hal itu, Ketua Bawaslu Kolaka, Juhardin yang dikonfirmasi (22/4) menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan yang intensif. "Terkait persipan PSU, kami akan mengintensifkan kembali ronda pengawasan di 6 TPS itu," tegasnya. Lanjutnya, pihaknya juga akan melibatkan unsur Gakumundu dalam pengawasan tersebut. Dia juga berharap Masyarakat bisa berpartisipasi untuk bersama sama mengawasi politik uang tersebut. " Termasuk akan terus menerus mendorong partisipasi masyarakat khususnya di tps psu untuk bersama-sama mengawasi politik uang," terangnya. Dia juga mengingatkan kepada para Caleg dan Timses agar tidak melakukan politik uang sebab jika kedapatan akan merugikan dirinya sendiri dan partainya. Terkait pelanggaran selama pemungutan suara pemilu 2019, kata Juhardin mendapatkan laporan satu kasus namun tidak bisa di rekomendasikan. "Ada satu kasus namun subjeknya tidak memenuhi unsur," jelasnya. (Mir/hen)
Rawan Politik Uang, PSU 6 TPS di Kolaka
