KOLAKAPOS, Kolaka -- Pemerintah kecamatan Wundulako dalam waktu dekat ini akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dana pusat tersebut di setiap desa yang ada di Wundulako. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program kerja terkait pengelolaan dana desa (DD).
Hal itu disampaikan sekretaris kecamatan (Sekcam) Wundulako Fortunatus saat menghadiri pra Musrenbang rembuk Stunting di desa Tikonu, yang dihadiri Kapus Wundulako, Babinsa Tikonu Pelda Mustafa Rasyid, dan Bhabinkantibmas Tikonu Brigadir Herianto Raeba, serta ratusan masyarakat Tikonu, Selasa (17/9). "Insya Allah akhir bulan ini, kita akan lakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dana desa, disetiap desa diwilayah kecamatan Wundulako. Jadi semua pekerjaan didesa harus segera dirampungkan," kata Fortunatus.
Menurutnya, dalam proses pencairan dana desa tahap selanjutnya akan ditentukan dari hasil pekerjaan. Sehingga jika ada desa yang belum sesuai target maka dana desanya tidak akan dicairkan. Selain itu, pajak bumi dan banguan (PBB) harus mencapai 75 persen, sehingga kepala desa harus betul-betul memperhatikan setiap arahan dari Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD) agar proses pencarian baik dana desa maupun alokasi dana desa (ADD) bisa berjalan lancar tanpa ada kendala. "Kita inginkan agar semua desa dikecamatan Wundulako tidak mendapatkan kendala saat proses pencarian nanti. Jadi semua Kades harus memperhatikan semua intruksi dan aturan yang telah ditetapkan," pintanya.
Dalam program dana desa ditahun depan, kata dia, desa harus lebih memperhatikan terkait pemberdayaan masyarakat. Sebab itu sudah menjadi arahan dari Bappeda Kolaka. "Arahan Bappeda harus lebih banyak pemberdayaan masyarakat banyak program peningkatan melalui pelatihan masyarakat kita berharap ditahun depan masyarakat banyak yang mendapatkan pelatihan agar peningkatan SDM semakin maju dan berkembang," terangnya.
Fortunatus berharap melalui pertemuan usulan-usulan masyarakat yang menjadi skala prioritas dapat segera diusulkab agar ditahun depan dapat direalisasikan. "Silahkan masukan usulannya yang mengacu pada RPJMDes," tutupnya. (k9)
