Mahasiswa USN Kembali Demo Minta Kejelasan Bupati Kolaka Soal Pengaspalan

KOLAKAPOS, Kolaka--Mahasiswa Universitas Sembilan Belas November (USN) Kolaka kembali melakukan aksi di Kantor Bupati Kolaka pada 19/11. Dalam aksinya mereka kembali mempertanyakan kejelasan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka untuk melakukan pengaspalan jalan di desa Popalia Kecamatan Tanggetada yang juga merupakan jalan akses masuk ke kampus USN. Selain membawa spanduk para mahasiswa bergantian berorasi dan membakar ban bekas. "Persoalan jalan umum yang berada di desa Popalia sangat memprihatikan, dengan kondisi debu saat musim kemarau dan kondisi berlumpur saat musim hujan, dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat sekitar" papar Rahmat Hidayat, Ketua BEM USN Kolaka dalam orasinya. Dengan kondisi itu ,dalam pernyataan sikapnya juga Rahmat Hidayat mendesak Pemda Kolaka agar memberikan kejelasan dan kepastian untuk melakukan pengaspalan secepatnya. Selain itu pemerintah daerah Kolaka juga diminta mendesak PT. DJL untuk membuat jalan produksi baru. "Apabila tidak mampu, maka kami meminta Pemda mengeluarkan rekomendasi pengaspalan jalan sesuai pemintaan kementrian PUPR," jelasnya. Para mahasiswa juga meminta persoalan pribadi antara Bupati dan Rektor USN jangan dibawa dalam persoalan pengaspalan jalan. Karena tidak ingin agar hanya perwakilan mahasiswa saja yang ditemui, maka dengan pengawalan ketat aparat kepolisian Asisten I Muh. Bakri dan Plt. Kadis PU Abbas turun menemui para mahasiswa. Dihadapan para Mahasiswa Muh. Bakri kembali menyatakan persoalan pengaspalan jalan di Kampus USN adalah hal yang "kecil," jika petinggi USN dan Pemda bisa menjalin Komunikasi. "Ini persoalan kecil, saya sebenarnya sayangkan kenapa harus adik-adik yang datang, seandainya ini dikomunikasikan, ini sudah selesai," terangnya. Sedangkan Plt Kepala Dinas PU Kab. Kolaka, Abbas dihadapan para mahasiswa, juga menjelaskan bahwa secara teknis, Pemda sangat mendukung terhadap pengaspalan jalan di desa Popalia sejak tahun 2016, hanya saja ditahun 2019 ini program untuk pengasapalan jalan di Popalia tersebut dihapus oleh 4 kementiran padahal sudah diusulkan diaspal. "Bukan pemerintah tidak peduli, pengasapalan jalan disana itu sejak 2016, hanya saja ini kan program tahunan dimana tiap kecamatan diberikan jatah 2 km pertahun, sehingga ditahun berikutnya itu bukan lagi desa Popalia, tetapi desa lain di wilayah kecamatan Tanggetada. Tidak mungkinlah desa Popalia terus yang dapat setiap tahunnya, karena ada desa desa lain juga disana inikan saya sudah jelaskan kemarin," terang Abbas. Dan untuk pengaspalan di desa Popalia pada tahun 2020 bisa dilanjutkan melalui pembahasannya di APBD Perubahan. "Ini bisa dilakukan lagi kalau masuk dalam pengganggaran APBD perubahan, dan biasanya APBD perubahan itu di bulan Oktober, tidak ada jalan lain kecuali begitu, sebab untuk awal tahun 2020 APBD sudah diketok, jadi begitu mekanismenya. Jadi silahkan desak DPRD, malah saya lebih cepat lebih baik," terangnya. Soal rekomendasi dan Pemanggilan kepada Pihak DJL, Abbas juga menyatakan Pemda siap menjadwalkannya. "Kalau ada yang mau ditandatangani soal pengaspalan jalan, sini saya tanda tangani, kalau memang ada yang mau aspal, itu kan bagus membantu pemerintah, dan soal DJL akan kita menyuratinya,' papar Abbas. Usai mendengarkan penjelasan itu, mahasiswa kemudian membubarkan diri. (Mir/hen)