HIPMI Sepakat HPM dan Surveyor Nikel

KOLAKAPOS, Kendari--Kementerian ESDM pada Rabu (27/11) lalu, telah melaksanakan rapat bersama komisi VII DPR RI. Beberapa item ditekankan DPR diantaranya setiap transaksi pembelian Nikel oleh Industri Pengolahan dan Pemurnian (Smelter) harus berdasarkan Harga Patokan Mineral (HPM). Selain itu, DPR juga meminta jika terjadi selisih kadar Nikel pada saat loading hingga tiba di lokasi (unloading), maka yang menjadi patokan adalah hasil surveyor pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming menyatakan, bahwa Ia dan HIPMI mendukung kebijakan perihal penggunaan HPM sebagai dasar dari transaksi pembelian nikel. "Untuk harga pembelian nikel oleh smelter prinsipnya setuju jika harus menggunakan HPM sebagai dasar harga. Kami mendukung ketatapan yang sudah diatur oleh pemerintah," ujar Maming melalui keterangan persnya, Kamis (28/11). CEO dari Holding Company bernama PT Maming 69 dan PT. Batulicin 69 yang saat ini membawahi sebanyak 55 entitas anak perusahaan ini, menurutnya surveyor yang terlebih dahulu disepakati oleh kedua belah pihak jika terjadi selisih kadar nikel akan meminimalisir miskomunikasi. "Surveyor yang terlebih dahulu ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak jika terjadi selisih kadar nikel nantinya akan meminimalisir miskomunikasi yang akan terjadi. Selain itu tentunya akan lebih memperlancar setiap transaksi jual beli nikel," tambahnya. Mardani yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) Kalimantan Selatan menjelaskan, bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam pematangan kebijakan perihal transaksi jual beli nikel ini. Pemerintah harus lebih melindungi para pengusaha lokal dari pengusaha asing. Tak hanya itu, ia berharap pemerintah akan semakin serius dalam pematangan kebijakan perihal transaksi jual beli nikel ini. Pengusaha lokal patutnya juga lebih mendapat perlindungan dari pemerintah agar tidak termakan oleh asing. Karena tanpa backup pemerintah, pengusaha lokal akan sangat sulit atau bahkan tidak bisa bertahan. (p2)