KOLAKAPOS, Kolaka -- Dugaan pelanggaran pembangunan internet desa masih belum menemui titik terang. Sebabnya, dua instansi penegak hukum Polri dan Kejaksaan belum beraksi. Padahal menurut ketua LSM Forsda Kolaka, Djabir Teto Lahukuwi, penegak hukum harusnya proaktif menelusuri dugaannya.
Djabir menilai, persoalan internet desa telah menjadi sorotan hingga lapisan warga desa. Sehingga, harus segera dijelaskan duduk perkaranya. Jika tidak,ia khawatir akan ada intervensi atau tekanan pada Kades untuk menutupi kasus itu. "Kepada Kejaksaan, termasuk Tipikor Kepolisian juga jangan hanya menunggu laporan masuk, minimal mereka ini harus menjemput bola. Karena informasi terkait internet desa ini kan sudah masuk ke ranah publik. Jadi aparat penegak hukum meskipun itu belum ada laporan masuk, mereka juga harus turun ke lapangan," tegas Djabir, kemarin (29/12).
Djabir juga meminta agar para kepala memberikan informasi yang benar terkait pengerjaan internet di desanya, apakah memang sudah berfungsi atau belum. Kemudian jika sudah berfungsi, fungsinya seperti apa. Apakah berfungsi hanya untuk di kantor desa ataukah berfungsi secara keselurahan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di desa itu. "Kemudian teman-teman kepala desa juga harus transparan dalam penggunaan anggaran desa untuk pengadaan internet desa, karena kalau dia transparan kan bukan dia yang akan diproses hukum, tetapi kontaktornya yang harus diproses secara hukum, bukan kepala desanya," tuturnya.
Ia juga meminta pemerintah untuk mengawasi jalannya program dana desa, karena uang yang digunakan berasal dari rakyat.
"Kemudian DPMD sebagain instansi terkait, harusnya memang mengevaluasi tentang laporan pertanggungjawaban yang menggunakan alokasi dana desa untuk program internet ini, jangan hanya melihat saja. Sapaya jangan juga terlibat, DPDM harus berkewajiban mengevaluasi program itu apakah sudah benar atau tidak," pungkas Djabir.
Mungkin yang dikhawatirkan Djabir ada benarnya. Salah seorang Kades di kecamatan Toari yang minggu lalu menyebut internet desanya belum berfungsi dan tengah meminta pengembalian dana dari kontraktor, kini mengatakan internetnya telah berfungsi optimal sejak dua minggu sebelumnya. "Mungkin saya yang salah bicara," ujarnya melalui sambungan telepon, Minggu (29/12).
Bahkan ia juga membantah pernyataan Camat Toari, Tahir Nuhung yang menyebut belum ada desa di Toari yang terkoneksi internetnya. "Mungkin pak camat tidak tahu kondisi di lapangan," elak Kades tersebut. (kal)
