KOLAKAPOS, Kolaka -- Pemekaran kabupaten Kolaka Selatan kembali disuarakan warga kepada para anggota DPRD Kolaka. Kali ini, kepada legislator Dapil III yang tengah melaksanakan reses pertama tahun 2020 di kecamatan Tanggetada, Toari, Polinggona, dan Watubangga.
Ketua Tim reses Dapil III, Abd.Rauf mengatakan, pertanyaan tersebut bahkan telah didapatkan saat reses di aula kecamatan Toari, Kamis (20/2). "Masyarakat mempertanyakan hal itu, namun kalau kita lihat perjalanannya berkas usulan pemekaran belum lengkap, masih ada beberapa persyaratan yang akan dilengkapi termasuk diantaranya adalah tanda tangan persetujuan Kepala Desa, BPD dan LPM”, jelas Rauf dalam reses itu. Karena belum lengkap administrasi, usulan pemekaran Kolaka Selatan memang masih mengambang dan belum teregistrasi.
Hal senada diungkapan legislator Perindo, Agussalim. Menurutnya Pemkab Kolaka telah merespons usulan pemekaran Kolaka Selatan ini. Sehingga untuk tingkat kabupaten seharusnya lebih mudah pengurusannya. "Jadi, kalau pihak Eksekutif dan Legislatif sudah setuju, maka tugasnya tim forum pemekaran yang secepatnya melengkapi segala persyaratan agar tahun ini sudah dapat dibawa ke Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Terkait usulan lainnya dalam reses di Dapil III, H. Mustafa, Legislator Golkar menyampaikan bahwa semua usulan sudah dicatat dan nantinya akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Kolaka. (mir)
