KOLAKAPOS, Kolaka -- Pemerintah daerah (Pemda) Kolaka melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka mulai hari ini, Kamis (28/5) telah memberlakukan aturan tegas dengan tidak memberikan surat rekomendasi bepergian bagi para sopir angkutan dan sopir pribadi. Atas keputusan tersebut belasan sopir mengamuk dan nyaris ricuh dengan petugas BPBD karena tidak mendapatkan rekomendasi tersebut.
"Kita sudah menunggu berjam-jam mulai pagi sampai siang giliran kita bertanya seenaknya bilang ditolak. Kami ini bukan minta bantuan, kami cuma minta surat keterangan bepergian, karena kami mau cari hidup dan menjual,” kesal H Alle salah satu sopir.
Seharusnya, kata Daeng Alle sapaan akrabnya, pemerintah harus memikirkan masyarakatnya dan tidak asal mengeluarkan aturan yang tidak ada solusinya. Apalagi kami ini masyarakat kecil, jika tidak kerja maka kami tidak bisa makan.
"Tidak boleh begitu seolah-olah mau dibeda-bedakan kami disini mau hidup semua. Jadi tidak boleh ada aturan semacam ini kasihan kami punya keluarga, sehingga kami mau cari hidup cari makan kalau atauran seperti ini siapa yang mau tanggung jawab. Terkecuali kalau kita mau pergi jalan-jalan nah itu wajar jangan diberikan. Jadi kalau memang tidak bisa diberikan tolak semua biar adil jika tidak terpaksa kita harus bikin onar saja," tegasnya.
Menyikapi hal tersebut sekretaris BPBD Kolaka Ahsan, mengaku jika kebijakan tersebut sudah merupakan aturan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga sopir tidak diberikan surat rekomendasi bepergian.
"Jadi semua Sopir angkutan maupun sopir pribadi yang bolak-balik masuk Kolaka itu sudah jelas dalam aturan tidak bolah diberikan rekomendasi berpergian. Baik diintruksi bupati maupun diintruksi gugus tugas pusat sehingga berlaku diseluruh Indonesia. Sehingga, mulai hari ini kita sudah berlakukan untuk tidak memberikan rekomendasi kepada sopir karena sopir rawan karena mereka keluar masuk dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya," katanya.
Terkait solusi dari Pemda Kolaka untuk para sopir yang tidak diberikan izin karena otomatis mata pencaharian mereka menjadi terhenti, Dirinya belum bisa memastikan solusi apa yang akan diberikan.
"Kalau sampai saat ini belum ada petujuk apa solusi yang akan diberikan, namun sementara kami komunikasikan kelevel pimpinan solusi apa yang akan diberikan. Namun pada dasarnya secara garis besarnya dalam penanganan Covid-19 ada solusi yang diberikan terkait dampak ekonomi sehingga akan dikaji dulu seperti apa solusi," tutupnya. (K9/c/hen).
