KOLAKAPOS, Kolaka -- Belanja APBN merupakan salah satu andalan dalam meminimalkan dampak ekonomi pada masa pandemi covid-19 saat ini. Hal ini karena lesunya sektor ekonomi yang lain Karena itu realisasi belanja APBN yang cukup menjadi sangat penting.
“Realisasi APBN di Wilayah Kolaka Raya sampai akhir Mei 2020 secara total sebesar Rp326,6 miliar atau 30,62 persen dari alokasi anggarannya," demikian disampaikan Kepala KPPN Kolaka, Arief Rokhman dalam rilisnya, Selasa (02/6).
“Capaian ini masih lebih baik daripada capaian periode yang sama tahun 2019, dimana realisasi belanja APBN saat itu sebesar 29,65 persen saja, padahal saat ini berbagai kegiatan banyak yang terkendala akibat Covid-19” tambahnya.
Dari total realisasi belanja tersebut, terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp137,9 miliar (27,75 persen) dan Belanja TKDD Rp188,6 milair (33,12 persen pagu). Jika dirinci lagi maka proporsi belanja Dana Desa merupakan yang terbesar yaitu Rp169 miliar atau 54,4 persen dari pagu, diikuti oleh belanja pegawai Rp82,38 miliar (38,04 persen pagu). Realisasi penyaluran DAK Fisik sebesar Rp19,6 miliar atau 7,59 persen dari pagunya. Sementara belanja modal menjadi yang terkecil dimana realisasi baru mencapai Rp3,2 miliar (3,14 persen pagu).
Melihat perbandingan alokasi dan realisasi belanja tersebut, menunjukkan bahwa desa menjadi salah satu pusat pemulihan ekonomi di daerah. Jika menilik pemotongan anggaran terkait dengan refocusing APBN untuk sektor kesehatan, maka pemotongan anggaran dana desa menjadi yang terkecil, dimana pengurangan anggaran hanya sebesar Rp3,7 miliar untuk 344 desa di Kolaka Raya atau Rp10,8 juta per desa (1 persen dari anggaran awal).
Sementara itu pengurangan anggaran belanja pada instansi pemerintah pusat mencapai Rp80,9 miliar atau 14 persen dari anggaran semula. Bahkan untuk belanja DAK Fisik terjadi pemangkasan anggaran sebesar Rp105,2 miliar atau 29 persen dari anggaran awal.
“Karena itu kami harapkan, dana desa benar-benar dipergunakan dengan tepat dan baik, sehingga mampu menjadi stimulus bagi ekonomi di daerah” harap Arief seraya menambahkan “Saya yakin dengan koordinasi dan pembinaan yang baik oleh Pemda, hal ini bisa dicapai”.
Selanjutnya Kepala KPPN Kolaka juga berharap agar belanja pemerintah pusat melalui Instansi Kementerian/Lembaga di daerah juga bisa ditingkatkan, sehingga akhir semester I ini bisa mencapai realisasi minimal 40 persen. Khususnya untuk belanja barang dan modal karena proses revisi penghematan sudah selesai. (kal)
