KOLAKAPOSNEWS.COM, Kolaka -- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kolaka mencatat realisasi belanja negara pada triwulan III tahun 2020 ini khususnya di wilayah Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur mencapai 77,2 persen atau Rp837,4 miliar dari pagu sebesar Rp1,08 triliun.
Capaian ini melampaui target yang diharapkan yakni sebesar 75 persen. “Sampai akhir September 2020, realisasi belanja negara di wilayah kerja KPPN Kolaka mencapai 77,2 persen atau Rp837,4 miliar dari pagu sebesar Rp1,08 triliun,” ungkap Kepala KPPN Kolaka, Arief Rokhman melalui rilisnya, Kamis (1/10). Arief mengatakan, meskipun proporsinya kecil dibandingkan belanja negara secara nasional, namun capaian ini memberikan kontribusi penting bagi pemulihan ekonomi nasional, khususnya di wilayah kerja KPPN Kolaka.
“Kami sangat berterima kasih atas upaya dan kerja keras seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah di wilayah pembayaran KPPN Kolaka,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari 57 satuan kerja di di wilayah pembayaran KPPN Kolaka, sebanyak 28 satker telah mencapai target realisasi di atas 75 persen. Sementara 29 satker lainnya masih belum mencapai target. "Hal ini disebabkan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi covid-19, seperti perjalanan dinas, rapat maupun kegiatan belajar mengajar secara tatap muka serta belanja modal berupa pembangunan gedung yang terdampak refocusing anggaran," terang Arief.
Sebagaimana diketahui, akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2020 terkontraksi sebesar 5,32 persen. Untuk pemulihan ekonomi nasional tersebut, pemerintah mencanangkan langkah percepatan belanja negara.
Diharapkan upaya ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan merangsang sektor produksi sehingga menimbulkan multiplier effect perekonomian. Tujuan akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi 2020 bisa positif kembali.
Arief merinci, realisasi belanja negara sampai dengan triwulan III terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp312,6 miliar atau 62,84 persen dari pagu Rp497,4 miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp524,84 miliar atau 89,36 persen dari pagu Rp587,3 miliar. Sementara realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp156,8 miliar (72,82 persen) dari pagu Rp215,3 miliar. Kemudian belanja barang sebesar Rp121 miliar (64,69 persen) dari pagu Rp187,1 miliar, belanja modal Rp34,68 miliar atau 36,54 persen dari pagu Rp94,9 miliar serta belanja Bansos sebesar Rp19,35 juta atau 78,18 persen dari pagu Rp24,758 juta.
Untuk realisasi penyaluran TKDD sebesar Rp524,84 miliar atau 89,36 persen dari alokasi Rp587,3 miliar. Terdiri atas DAK fisik sebesar Rp271,4 miliar (98,1 persen) dan Dana Desa sebesar Rp253,4 miliar atau 81,58 persen. “Sisa anggaran triwulan IV ini kami harapkan dapat terserap secara optimal untuk membantu pemulihan ekonomi nasional,” pungkas Arief. (kal)
