KOLAKAPOSNEWS.COM, KENDARI - Kepercayakan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Komjen Pol (purn) Dr (HC) Andap Budhi Revianto, SIK., MH., untuk menjalankan tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, tak diragukan lagi. Sebelum beranjak ke Sulawesi Tenggara, Sekjen Kemenkumham RI itu sudah memetakan persoalan-persoalan yang dihadapi Bumi Anoa. Analisis berbasis data cukup akurat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang harus dituntaskan. Luar biasa, sebuah pola kerja yang terukur dan tersistem.
Andap Budhi Revianto memetakan persoalan yang dihadapi Sulawesi Tenggara mulai dari masalah angka kemiskinan, kesenjangan sosial hingga potensi kerawanan politik menghadapi pesta demokrasi. "Berdasarkan pemetaan dan analisis sementara yang dilakukan, ada lima tantangan di Provinsi Sultra yang perlu menjadi perhatian dan fokus kerja bersama,” ungkap Andap Budhi Revianto pada saat Sertijab Gubernur Sultra di aula Pola Kantor Gubernur Sultra, Jumat (8/9).
Kelima tantangan yang dimaksud, pertama, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi lonjakan angka kemiskinan di sultra periode Maret 2023 sebesar 11,43 persen. Kedua, Provinsi Sultra memiliki SDA mineral yang kaya. Namun demikian, berdasarkan data Kementerian ESDM dan KPK ditemukan sejumlah persoalan, diantaranya beberapa perusahaan tambang ditemukan tidak taat administrasi, perizinan, maupun pajak. Termasuk potensi konflik sosial mengenai ketenagakerjaan dan lahan dengan masyarakat sekitar.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, Pj. Gubernur Sultra mengatakan, tantangan ketiga di Provinsi Sultra yakni kinerja perangkat daerah diantaranya; lemahnya pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal berupa bangunan dan akses jalan; adanya keterlambatan dan kekurangan volume pekerjaan dalam pengerjaan irigasi dan jaringan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD); lemahnya pengelolaan aset tetap pemda yang ditujukan dengan adanya kehilangan aset, kerusakan aset; serta permasalahan administrasi barang habis pakai.
"Tantangan keempat, berdasar hasil Musrenbang Sultra tahun 2023, terdapat empat aspek permasalahan dan isu strategis yang masih menjadi pembahasan utama, yaitu: pembangunan manusia, pemulihan perekonomian daerah dan penanggulangan kemiskinan, tata kelola pemerintahan. Selain itu, peningkatan kapasitas infrastruktur dasar dan wilayah terutama infrastruktur penunjang sektor unggulan," ungkapnya.
Tantangan kelima berdasarkan hasil pemetaan dan evaluasi Bawaslu Sultra, kata dia, adalah terkait Pemilu 2024. “Terdapat potensi kerawanan dalam proses tahapan Pemilu 2024, yakni: praktik politik uang; potensi isu sara, yang ditunggangi kelompok kepentingan tertentu yang dapat memicu konflik sosial dengan mengadu domba kesukuan dan/atau agama yang berujung konflik sosial; dan netralitas ASN," jelasnya. (*)
