KOLAKAPOSNEWS.COM, KENDARI - Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. , memimpin apel gabungan Pemprov Sultra, Senin (11/9). Sekjen Kemenkumham RI itu memperkokoh sinergisitas Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sultra untuk bekerja optimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan memajukan daerah. Apel pagi tersebut diikuti Sekda, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Biro Lingkup, serta seluruh ASN di lingkup Pemprov Sultra.
Tiga Arahan PJ. Gubernur Sultra kepada Seluruh ASN di Lingkup Pemprov Sultra:
Pertama, terkait kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup kerja Pemprov Sultra, baik yang berstatus PNS, maupun Non-PNS. ASN di jajaran Pemprov berasal dari beragam suku yang berada di Sultra, bahkan dari luar Sultra. Andap ingatkan jangan sampai pembagian kerja dan tanggung jawab diwarnai semangat kesukuan. “Kita semua adalah satu gerbong pengabdian," ujar Andap Budhi Revianto.
Menurut Andap, Sultra adalah bagian penting dari NKRI. Tugas dan tanggung jawab selaku ASN itu sama. Memperjuangkan kehidupan masyarakat, apa pun sukunya. Itu amanat konstitusi sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang harus dipegang teguh seluruh ASN. Andap mengatakan, “Karena kita adalah ASN yang bekerja di Provinsi Sultra, maka tugas utama kita adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Sultra, apa pun sukunya, apa pun agamanya, apa pun latar belakang sosial ekonominya,” jelasnya.
Pj. Gubernur Sultra itu menegaskan, sebagai pemimpin Provinsi Sultra yang memegang amanah dalam waktu yang singkat, ia berkomitmen menjunjung rasa adil tanpa ada perbedaan perlakuan yang akan diberikan kepada jajaran birokrasi di Pemprov Sultra, apapun suku dan agamanya, serta latar belakang pendidikannya.
Kedua, terkait prioritas penilaian kepada segenap jajaran birokrasi di Pemprov Sultra dengan berbasis kinerja dan pencapaiannya. Andap mengatakan, Indeks Kinerja Utama Atau Key Performance Index (KPI) ASN di lingkup Pemprov Sultra yang akan ia bangun bukan sekadar hanya berbasis penyerapan anggaran saja. KPI akan dinilai berdasarkan target-target pencapaian program-program pembangunan. Artinya, bukan hanya berbasis apakah alokasi anggaran terserap atau tidak. Tetapi, apakah alokasi anggaran tersebut tepat sasaran atau tidak, apakah kinerja dan anggaran yang digunakan Pemprov Sultra berpengaruh pada kesejahteraan kurang lebih 2,7 juta masyarakat Sultra atau tidak.
" Kemudian, reformasi birokrasi di Pemprov Sultra adalah satu kesatuan utuh dengan berjalannya kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan di Sultra. Kinerja birokrasi bukan hanya formalitas pemenuhan standar administrasi. Administrasi birokrasi sesungguhnya merupakan instrumen agar pelayanan publik yang tertuang dalam APBD bukan hanya akuntabel, namun jelas indikatornya, yaitu kesejahteraan masyarakat. Pertanggungjawaban ASN bukan hanya terisinya lembar-lembar formil administrasi, basis utama ASN adalah moral kinerja yang merupakan alat untuk mencapai cita-cita konstitusi," jelasnya.
Selain itu, kata dia, berkenaan penerapan digitalisasi reformasi birokrasi Pemprov Sultra. Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan untuk sekadar memenuhi tuntutan era digital. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang Pj Gubernur gagas berfungsi membantu seluruh jajaran birokrasi untuk mendisiplinkan diri, membantu peningkatan kualitas kinerja kita semua menjadi terukur, terencana, akuntabel dan transparan. Monitoring dan evaluasi kinerja berbasis digital akan mempermudah birokrasi ini untuk mempercepat ketertinggalan dan menuntaskan kerja pelayanan publik.
"Ketiga, terkait kesiapan Sultra dalam menyikapi Pemilihan Umum (Pemilu). Saya menegaskan, dalam cara pandang konstitusional, Pemilu adalah jalan ke arah penyempurnaan demokrasi kita," kata Andap.
"Saya juga mengingatkan kepada kepada seluruh masyarakat, termasuk yang akan menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024, dan juga Pilkada Serentak 2024 pentingnya toleransi dalam Pemilu. Jangan sampai pesta demokrasi nanti menjadi arena pertempuran politik, sehingga membahayakan keutuhan bangsa. Jangan sampai pesta demokrasi memusnahkan semangat toleransi. Tanpa toleransi demokrasi akan karam.Tanpa toleransi, pesta demokrasi hanya akan menjadi ancaman persatuan, kekuatan bangsa akan musnah, Yang tertinggal hanya kebencian dan konflik sosial yang dapat mengarah pada perang saudara. Dibutuhkan kesadaran bersama untuk mengawal pesta demokrasi dapat berjalan secara aman, damai, dan kondusif," imbuhnya.
Demokrasi sesungguhnya hanya alat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, dan Pemilu adalah alat untuk menyempurnakan demokrasi itu sendiri. Tugas semua pihak, khususnya seluruh jajaran Pemprov Sultra untuk mendukung penuh kinerja Penyelenggara Pemilu, sehingga Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Sultra benar-benar mampu menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yang tertuang dalam amanah pembukaan konstitusi, UUD NRI Tahun 1945. (*)
