Bakal Diintegrasikan Dalam Penanggulangan Bencana, Kerja Sama Pusat Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta Universitas Halu Oleo
KOLAKAPOSNEWS.COM, KENDARI - Pada pelaksanaan Apel Siaga peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Nasional tahun 2023, Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol (Purn) Dr (HC) Andap Budhi Revianto, SIK., MH., membeberkan gagasab cemerlangnya dalam membangun sistem pemerintahan Sulawesi Tenggara berbasis data presisi. Sistem yang akan dijalankan tahun 2024 tersebut bakal diintegrasikan dalam penanggulangan bencana. Program tersebut akan dilaksanakan kerja sama dengan Pusat Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta Universitas Halu Oleo (UHO).
"Pengurangan resiko bencana sangat kami sadari, tidak cukup hanya dengan riset dan analisisnya. Hal mendasar yang menurut kami sangat penting adalah menjadikan hasil riset dan analisis tersebut sebagai basis dari kebijakan pembangunan yang dijabarkan dalam politik legislasi dan politik anggaran," ungkap Andap Budhi Revianto.
"Alhamduullah, pemerintah dan DPRD Provinsi Sultra memiliki konsensus dan komitmen yang kuat, sehingga diakhir September kemarin, kami telah memutuskan dalam APBD Perubahan dan prolegda prioritas 2023 memutuskan upaya untuk menghadirkan sistem pemerintahan daerah berbasis data presisi," tambahnya.
Pj. Gubernur Sultra telah menginstruksikan kepada instansi terkait untuk bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dan meminta pendampingan Kementerian Hukum dan HAM dalam mengonstruksikan politik legislasi yang tengah diperjuangkan. Ia juga berharap, tahun depan dapat melakukan kerja sama dengan Pusat Mitigasi dan Penanggulangan Kebencanaan, Universitas Halu Oleo untuk melahirkan sistem penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Tenggara berbasis data presisi.
Kesemua itu, kata dia, lahir dari kesadaran bahwa rencana pembangunan yang berkelanjutan hanya mungkin terjadi jika benar-benar tertuang dalam keputusan politik legislasi, politik anggaran dan politik pengawasan yang dipatrikan dalam suatu sistem pemerintahan yang berkekuatan hukum.
"Demikian beberapa gagasan dari provinsi Sulawesi Tenggara. Kami mohon dukungannya terutama dari pemerintah pusat. Kami memahami dan tentu berkomitmen, sistem yang sedang kami bangun adalah sebagai upaya pula untuk memperkuat desentralisasi, otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia yang memiliki satu data yang terintegrasi dalam satu peta. Data dan peta yang menggambarkan secara akurat yang menuntun kita memutuskan langkah bersama bersama seluruh elemen bangsa. Sekali lagi, langkah yang terukur, terarah dan tepat sasaran dalam mengantisipasi, menyikapi dan merehabilitsasi bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial sudah saatnya berbasis pada riset dan inovasi nasional," jelasnya.
"Selamat berurun rembuk, bergotong royong gagasan, sebagai sumbangsih pengabdian kita untuk secara berkelanjutan menghadirkan pengurangan resiko bencana yang menjadi basis rencana pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ucapnya. (KoP)
baca juga:
- Pj. Gubernur Sultra Jadi Pembina Apel Siaga Peringatan Bulan PRB 2023
- Bangun Kesadaran Resiko Bencana, Ini Penjelasan Pj Gubernur Sultra Terkait Tujuan dan Manfaat Peringatan Bulan PRB
