Presiden Prabowo Kokohkan Ekonomi Pancasila sebagai Pondasi Pembangunan Indonesia pada Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Pj Gubernur Sultra: Visi Pembangunan Daerah Baik Provinsi Maupun Kabupaten/Kota Harus Selaras dengan Program Strategis Nasional Terutama Sektor Prioritas

  • Bagikan

KOLAKAPOSNEWS.COM, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Gedung Djunaedi Hadisumarto, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin, (30/12/2024).

Acara ini merupakan bagian dari proses penyusunan arah kebijakan pembangunan nasional untuk lima tahun ke depan serta langkah strategis pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Mengawali kegiatan, Kepala Bappenas Rachmat Pambudi menyampaikan laporan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. 

Ia menegaskan bahwa RPJMN 2025-2029 menjadi pondasi awal RPJPN 2025-2045 sekaligus sebagai panduan Pembangunan Nasional menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus utama dalam RPJMN kali ini adalah menurunkan tingkat kemiskinan hingga 4,5 persen pada 2029 dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. 

Selain itu, Ia menyampaikan bahwa prioritas pembangunan lainnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, program makan bergizi gratis, dan pemberantasan penyakit TBC.

Presiden Prabowo dalam arahannya menyampaikan pentingnya setiap negara memiliki paham ekonomi yang berbeda. Ia mencontohkan, di negara-negara Barat, paham ekonomi neoliberal mendominasi, di mana pembangunan ekonomi diserahkan pada pasar dan pemerintah hanya bertindak sebagai regulator. 

Namun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak mengikuti paham ini. Dalam UUD NRI 1945, para Pendiri Bangsa telah menegaskan perekonomian harus dibangun atas dasar asas kekeluargaan, dengan pemerintah bertanggung jawab penuh dalam mengelola dan menjaga kekayaan bangsa.

"Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, yang menggabungkan yang terbaik dari pasar bebas dan ekonomi non-pasar. Kita harus berpegang teguh pada prinsip ekonomi Pancasila dalam setiap langkah pembangunan kita," tegas Presiden Prabowo. 

Presiden mengingatkan kembali bahwa Presiden Pertama Indonesia, Soekarno, telah merencanakan pembangunan Semesta selama 8 tahun, dan Presiden Soeharto melanjutkan dengan rencana pembangunan lima tahunan.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa RPJMN 2025–2029 merupakan penjabaran dari Astacita, yang merupakan visi pembangunan jangka panjang Indonesia. Presiden berharap, tindak lanjut dari RPJMN ini akan menghasilkan program-program prioritas nasional yang dapat dijalankan dengan baik oleh pemerintah pusat dan daerah.

"Program-program nasional yang dihasilkan dari Musrenbangnas ini harus dapat diterjemahkan secara jelas dan efektif di tingkat pusat dan daerah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju," tegasnya.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, dalam kesempatanya menyampaikan bahwa Musrenbangnas ini menjadi momen penting bagi daerah, khususnya Sulawesi Tenggara untuk menyelaraskan visi pembangunan Provinsi, serta Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara dengan kebijakan nasional.

"Kami berkomitmen untuk mendukung program-program strategis nasional, terutama di sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan," ungkap Andap.

Musrenbangnas dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Lembaga Tinggi Negara, Gubernur serta Bupati dan Walikota se-Indonesia. (KPN)

  • Bagikan

Exit mobile version