KOLAKAPOSNEWS.COM, Kendari - Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sultra Tahun 2025–2029 kepada DPRD Provinsi Sultra dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sultra, Selasa (15/07).
Acara diawali dengan pembacaan surat masuk oleh Plh. Sekretaris DPRD, dilanjutkan penyerahan dokumen RPJMD oleh Gubernur kepada Ketua DPRD, La Ode Tariala, disaksikan oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta jajaran Pemprov Sultra.
Dalam penjelasannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kesediaan membahas Ranperda RPJMD. Ia menekankan bahwa dokumen ini disusun berdasarkan aspirasi masyarakat, arah pembangunan nasional, serta potensi lokal Sulawesi Tenggara, dan telah melalui konsultasi awal dengan DPRD pada Mei 2025.
"RPJMD ini adalah fondasi arah pembangunan Sultra lima tahun ke depan yang berpijak pada visi: Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius, serta dijabarkan melalui tiga misi, sejumlah tujuan, dan lima sasaran strategis pembangunan,” ujar Gubernur.
Empat aspek utama prioritas pembangunan yang menjadi fokus RPJMD 2025–2029 antara lain: 1. Pendidikan – Target peningkatan rata-rata lama sekolah dari 9,7 tahun menjadi 13 tahun pada 2030, sejalan dengan program nasional seperti sekolah rakyat dan sekolah unggulan. 2. Kesehatan – Prioritas pada eliminasi penyakit menular dan peningkatan akses serta mutu layanan kesehatan. 3. Agro-Maritim – Peningkatan produktivitas pertanian dan perluasan lahan tanam untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan. 4. Infrastruktur – Peningkatan jalan dengan kondisi mantap dari 66,57 persen menjadi 95 persen pada 2030.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengembangan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pembahasan Raperda ini membutuhkan partisipasi aktif seluruh perangkat daerah. "Tidak ada yang boleh mewakilkan dalam proses pembahasan. Ini menyangkut masa depan Sultra," tegasnya.
Gubernur mengajak seluruh elemen untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan visi pembangunan Sultra yang tangguh, kompetitif, dan bermartabat.
Rapat Paripurna turut dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo atau perwakilannya, Kajati, perwakilan kementerian/lembaga, BUMN, serta para kepala OPD lingkup Pemprov Sultra. Penyerahan dokumen ini menjadi tonggak awal tahapan evaluasi dan penyempurnaan oleh DPRD untuk memastikan RPJMD 2025–2029 benar-benar merepresentasikan kebutuhan masyarakat dan menjadi dasar pembangunan yang berkelanjutan. (end)