KOLAKAPOSNEWS.COM, Lasusua - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Utara melalui Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan laporan hasil pembahasan dan rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dalam rapat paripurna yang digelar Senin (28/7) di ruang sidang utama DPRD.
Laporan tersebut dibacakan oleh Anggota DPRD Kolaka Utara, Abu Muslim, yang mewakili Banggar dalam penyampaian dokumen resmi kepada Pemerintah Daerah. Rapat turut dihadiri oleh Bupati Kolaka Utara, unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, kepala OPD, serta para undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Abu Muslim menjelaskan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2024 mencapai Rp1.142.586.382.290,74 dari target Rp1.135.474.915.103,00, atau 100,62 persen. Sektor pajak daerah juga menunjukkan hasil positif dengan realisasi sebesar Rp10.392.948.337,00 atau 105,62 persen dari target yang ditetapkan.
Meski demikian, dua jenis pajak masih belum mencapai target minimal 95 persen, yakni Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak MBLB hanya terealisasi sebesar 64,83 persen dari target Rp600 juta, meski mengalami peningkatan 51,25 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara BPHTB hanya terealisasi sebesar 85,56 persen dari target Rp850 juta.
Pendapatan daerah kita tahun ini memang melebihi target, tapi capaian tersebut harus dibarengi dengan kepatuhan pajak yang merata dan pengelolaan anggaran yang lebih presisi, tegas Abu Muslim dalam forum paripurna.
Banggar DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Daerah menetapkan target pajak berbasis data potensi yang realistis, menempatkan staf BAPENDA di BKAD untuk menghitung kewajiban pajak pihak ketiga, dan memastikan kewajiban pajak dilunasi sebelum proses pencairan. Pemerintah juga didorong untuk mengoptimalkan peran Perusahaan Umum Daerah dalam perizinan tambang galian C serta memperkuat sistem pelaporan dan pembayaran BPHTB secara digital.
Untuk sisi belanja daerah, dari total anggaran Rp1.149.431.219.702,00, telah direalisasikan sebesar Rp1.102.889.843.914,95 atau 95,95 persen. Namun, empat OPD mencatatkan realisasi di bawah 90 persen, yaitu, Kecamatan Tiwu (87,98 persen) karena belum adanya camat definitif yang menyebabkan anggaran TPP tidak terserap.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan satu kegiatan senilai Rp100 juta yang tidak direalisasikan. Dinas Perpustakaan (86,16 persen) akibat rendahnya realisasi belanja pegawai. Dinas Kearsipan (81,15 persen) karena belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp64.590.000,00 tidak terserap.
Kami mendorong agar setiap OPD lebih disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga serapan anggaran bisa maksimal dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, ujar Abu Muslim.
Menanggapi laporan tersebut, Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, menyampaikan apresiasi dan komitmen tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan DPRD.
Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara yang telah melakukan pembahasan dan membuat catatan rekomendasi sebagai wujud perhatian dari DPRD terhadap pelaksanaan APBD, ucap Bupati.
Diapun menambahkan Selaku kepala pemerintahan, dia sangat menghargai dan memaknai rekomendasi ini sebagai bentuk kepedulian dan kesungguhan seluruh anggota dewan terhadap pelaksanaan anggaran. "Semua saran, masukan, dan kritik yang tertuang dalam catatan rekomendasi akan kami tindak lanjuti demi optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan ke depan, lanjutnya.
Bupati juga menekankan pentingnya menjaga kemitraan dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal pembangunan daerah.
Harapan kita semua, kerja sama dan kemitraan yang telah terjalin selama ini tetap berjalan dengan baik dan membawa manfaat lebih besar bagi keberhasilan dan kemajuan Kabupaten Kolaka Utara demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pungkasnya.(Lea)
