Yusran A. Silondae Bangun Kerja Sama dengan DAM

KOLAKAPOS, Kendari--Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat adat di Kabupaten Bombana, belum lama ini Anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan sosialisasi DPD RI bertajuk mewujudkan kinerja konstitusional DPD RI. Anggota DPD RI Drs. H. Yusran A. Silondae, M.Si yang bekerjasama dengan Dewan Adat Moronene (DAM) yang dilaksanakan di salah satu hotel yang ada di Bombana. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 1OO peserta dari berbagai elemen diantaranya perwakilan Dewan Adat Moronene, tokoh masyarakat, Pemuda dan Ormas di Kabupaten Bombana dalam rangka memperkuat posisi DPD RI dan peran DPD RI bagi pembangunan di daerah. Kerjasama DPD RI dan Dewan Adat Moronene (DAM) Kabupaten Bombana diyakini dapat memperkuat hubungan kelembagaan antara lembaga adat di daerah dengan negara, sekaligus untuk menyerap berbagai aspirasi dari kalangan masyarakat luas serta mensosialisasikan beberapa produk kebijakan legislasi DPD RI yang sedang digodok seperti RUU tentang masyarakat adat. "Mari kita sama-sama mendukung apa yang dilakukan oleh masyarakat Bombana, karena hal itu merupakan kepentingan masyarakat luas, khususnya Bombana," tegas Yusran Silondae saat ditemui di kediamannya, jalan lorong jati, kota kendari, Sultra. Jumat, (23/02). Ia menambahkan, peran lembaga adat di daerah perlu diapresiasi dan diberikan dukungan baik dalam hubungan kelembagaan negara maupun payung regulasi yang memberikan jaminan hak-hak bagi kelompok adat. "Kita sebagai wakil rakyat harus siap memberikan hak jaminan kelompok adat, karena hal itu dapat meingkatkan DAM," ujar Mantan Pj. Gubernur Sultra itu. Terpisah Ketua Dewan Adat Moronene, Mokole Patani Muh. Ali menuturkan, kegiatan sosialisasi DPD RI yang melibatkan lembaga adat ini merupakan satu langkah positif yang perlu disambut baik dalam rangka kemajuan kebudayaan dan pelestarian adat istiadat serta norma-norma adat yang merupakan warisan leluhur bangsa. "Kita lembaga adat moronene mengapresiasi inisiatif kerjasama seperti ini. kita mengharapkan kedepannya akan terus dilakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, agar pemerintah dapat memberikan dukungan penuh kepada lembaga adat moronene yang keberadaannya telah diakui secara luas," jelasnya. Salah seorang tokoh Bombana, Dr. H. Rekson Limba menyampaikan, bahwa DPD RI sebagai lembaga independen yang mewakili wilayah yang berbeda dengan DPR RI perlu mendapatkan dukungan agar kinerja konstitusionalnya dapat diwujudkan. Ini berkenaan dengan kewenangan DPD RI sebagai lembaga negara dalam sistim Bi-Cameral yang memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengekesekusi berbagai aspirasi yang diserap anggotanya di berbagai daerah. "Langakah yang dilakukan oleh anggota DPD RI kami sangat mengapresiasi, karena turun langsung dilapangan untuk menyerap langsung apirasi masyarakat," urainya. (P2/hen)