Bupati Bombana Ajak OPD Komitmen Tingkatkan Kinerja

KOLAKAPOS, Rumbia -- Meningkatkan kinerja Kerja, bupati Bombana H.Tafdil mengajak kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menandatangani kesepakatan pernyataan kesanggupan komitmen bersama rencana aksi pemberantasan korupsi,Kamis (5/4). Kata bupati dua periode itu penandatanganan komitmen ini sebagai bentuk turunan dari kesepakatan bersama bupati  se Sultra di Kendari bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang di lakukan 28 Maret lalu di kantor gubernur. Tercatat ada 10 komitmen yang di sepakati yakni Melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi melalui E-planing dan E-Budgeting. Implementasi aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mudah dan online antara BPKAD. Melaksanakan pelaksanaan barang dan jasa secara mandiri berbasis elektronik melalui E-procurement dan LPSE. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu yang transparan dan mudah berbasis elektronik. Melaksanakan penguatan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dari sisi kelembagaan anggaran dan SDM. Memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pengendalian grafikasi dan pelaporan LHKPN. Membangun master planet tehnologi informasi dan komunikasi dan penerapan E-Goverment. Melaksanakan perbaikan pengelolaan ASN dan penerapan tunjangan perbaikan berbasis kinerja. Melaksanakan tata Kelola dana desa yang bermanfaat bagi masyarakat, efektif dan akuntabel. Melancarkan rencana aksi dalam program pencegahan penindakan korupsi yang berintegrasi secara berkelanjutan. Ia menjelaskan komitmen ini di maksud agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saat pelaksanaan pekerjaan terlebih pada pelayanan publik tidak tebang pilih,untuk itu setiap OPD harus di bekali dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pekerjaan contohnya masyarakat ketika mengurus perizinan,sampai berbulan-bulan,dengan kejadian itu tentu akan timbul pikiran negatif,meminilisir masalah itu, OPD harus memiliki SOP sehingga melahirkan alur pelayanan "Saya paham kegalauan masyarakat ketika mengurus izin sampai berbulan-bulan,itu karena mereka tidak mengetahui alur pelayanan,kalau ada sop tentu alur pelayanan akan tercipta sehingga masyarakat tau apa yang akan di lakukan bila mengurus izin,dan alur pelayanan ini akan di tampilkan di website bombana," ungkapnya. Bukan hanya alur pelayanan publik yang harus di ketahui oleh masyarakat,dirinya pula meminta pada OPD untuk menayangkan di website  bombana mengenai APBD dan DPA. Ia juga menekankan agar dalam pelaksanaan pekerjaan setiap instansi harus saling kordinasi sehingga dengan begitu pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. (K6/b)