Tahun Ini, BKD Sultra Pastikan Pendaftaran CPNS Dibuka

KOLAKAPOS, Kendari--Kabar menggembirakan disampaikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Pasalnya, pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini akan dibuka. Kepala BKD Sultra Hj. Nur Endang Abbas mengatakan, untuk pendaftaran CPNS dipastikan akan dibuka tahun ini. Sebab, Pemprov Sultra sudah melakukan pengusulan ke pusat. Ia menjelaskan, sebenarnya waktu penetapan pendaftaran CPNS akan ditentukan pada akhir Juni. Namun, karena bertepatan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sehingga waktunya diundur. "Penerimaan CPNS dipastikan tahun ini.Terkait kapan waktu pastinya tinggal menunggu dari pusat. Sebenarnya diakhir Juni sudah ada penetapan formasi tetapi diundur. Hal ini untuk mengantisipasi suara-suara diluar bahwa ini ada kepentingan Pilkada sehingga ditunda hingga selesai baru diumumkan," tegasnya. Ia mengungkapkan, proses input untuk kebutuhannya analisis jabatan sudah diserahkan semua. Kemungkinan setelah rapat kerja nanti, sudah bisa diketahui kapan tahapannya. "Setelah rapat kerja nanti, itu sudah akan kita ketahui proses tahapannya. Mulai dari penerimaan berkas dan sebagainya kita sudah ketahui. Yang jelas kita tunggu saja waktunya," tegasnya. Nur Endang mengatakan, penerimaan kali ini jalur umum di setiap daerah, hal ini berdasarkan zero growth. Artinya, kuota yang akan diterima itu disesuaikan dengan jumlah ASN yang pensiun dan kemampuan keuangan daerah. "Ini sebenarnya penerimaan pegawai ini untuk pelamar umum di daerah berdasarkan sistem  Zero growth. Artinya berapa yang pensiun dan kemampuan daerah," paparnya. Ia menjelaskan, untuk di Sultra sekitar 400 ASN yang pensiun. Namun untuk membuka pendaftaran dengan jumlah tersebut harus juga melihat sisi anggaran yang ada. Sebab, apabila semua anggaran publik digunakan akan membuat, sisi pembangunan yang lain akan terganggu. "Sebenarnya untuk di 2018 bisa saja kita mengusulkan 400 orang. Namun, kita harus melihat juga anggaran yang ada. Sebab apabila anggaran habis semua untuk belanja publik itu, maka disatu sisi pembangunan yang lain tidak bisa terlaksana. Makanya Pemprov hanya mengusulkan kurang lebih 150 yang diterima," terangnya. Ia menambahkan, terkait jumlah yang akan diterima nanti, sesuai dengan kabupaten atau kota masing-masing. Meski demikian, penetapan formasi ini tidak semata-mata sesuai kebutuhan yang ada. Namun disesuaikan prioritas pembangunan. Misalnya saat ini sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur. " Misalnya, dilihat berapa yang dibutuhkan tenaga di Dinas Pekerjaan Ini. Selain itu tenaga perhubungan di dalamnya. Jadi semua itu bukan semata-mata karena kita minta ini atau minta itu. Selain itu, pengelolaan keuangan itu bisa lebih baik makanya kita butuhkan ahli akuntansi," tambahnya. Ia menambahkan, saat ini Pemerintah sedang kekurangan guru sebanyak tiga ribu lebih. Meski demikian, tidak semua yang akan diterima. "Jadi 150 sekian itu kita sudah bagi habis sesuai dengan visi misi pemerintah provinsi," tandasnya. (hrn)